BERI.ID –Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD).
Kegiatan yang digelar pada Jumat 14 Februari 2025 di Jalan Wolter Monginsidi, Samarinda ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak.
Program Penguatan Demokrasi Daerah ini dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu.
Diwawancara awak redaksi Beri.id, Sugiyono menegaskan bahwa pemilu merupakan hak warga negara yang harus dijalankan secara bebas, jujur, dan adil.
Ia menjelaskan bahwa setiap warga yang memberikan suaranya harus memahami konsekuensi dari pilihannya.
“Setelah memilih, masyarakat harus menerima konsekuensi dari pilihan mereka Pemimpin yang terpilih bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat atau sebaliknya Hal ini berlaku untuk pemilu legislatif, pilkada, maupun pilpres Jika pemimpin yang dipilih mampu mengayomi dan menyejahterakan rakyat, itu baik Namun, jika justru menimbulkan kegaduhan, itu bisa menjadi masalah,” ujar Sugiyono.
Ia juga menyoroti berbagai kebijakan yang tengah menjadi perhatian publik, seperti masalah LPG, dan pemotongan anggaran.
Menurutnya, semua kebijakan tersebut merupakan hasil dari pemilu, sehingga masyarakat harus lebih bijak dalam memilih pemimpin.
Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kota Samarinda, Miftahurrizqa, menyampaikan bahwa kegiatan PDD ini sangat selaras dengan program Pusat Pengembangan Politik Lokal dan sangat membantu dalam memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif dari Bapak Sugiyono, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang telah menginisiasi kegiatan ini tidak hanya membantu menyampaikan pesan dari Kesbangpol, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya demokrasi di Indonesia,” ujar Miftahurrizqa.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu perlu terus ditingkatkan.
Kesbangpol berupaya mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik di bawah KPU maupun Bawaslu.
Selain itu, ia berharap masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas demokrasi guna memastikan pemilu berjalan dengan transparan dan adil.
“Kita harus terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat untuk tidak hanya memilih, tetapi juga aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu Dengan begitu, demokrasi kita dapat berjalan dengan lebih baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya demokrasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu.
Dengan partisipasi yang lebih luas, sistem demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. (fah)
