SAMARINDA – Dalam rangkaian acara temu karya akuakultur nasional 2021, Himpunan Mahasiswa Akuakultur (HIMAKUA) FPIK UNMUL bersama dengan Himpunan Mahasiswa Akuakultur Indonesia (HIMAKUAI) selenggarakan Seminar Nasional pada 14 Juni 2021.
Seminar tersebut mengangkat tema “Aquaculture Sustainable for Society 5.0”. Mengundang 3 pemateri Guru Besar IPB/Pembudidaya, Akademisi FPIK UNMUL dan anggota DPRD Kaltim.
Dalam seminar ini kurang lebih dihadiri 200 peserta melalui aplikasi virtual, dan peserta delegasi yang bertatap muka secara langsung dari berbagai Universitas yang tergabung dalam HIMAKUAI.
“Salah satu target kita dalam kegiatan ini untuk mengajak kawan-kawan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuakultur untuk terus memiliki karya inovasi demi kemajuan dan perkembangan akuakultur,”kata ketua Himakua Ivan Fahrisal Ahmad.
Menurut Ivan, pengembangan budidaya perairan mesti terus digaungkan. Karena keberadaannya sangat potensial ditengah luasnya wilayah perairan di Indonesia.
Dalam dunia perikanan, akuakultur juga memiliki peranan yang sangat penting karena bergerak dalam sektor melestarikan hasil-hasil perikanan yang kaya akan kandungan protein dan bermanfaat bagi masyarakat.
Olehnya itu kata Ivan, pentingnya inovasi teknologi dalam mencapai kedaulatan pangan. Untuk mengejar target itu diperlukan beragam teknologi inovatif, tepat guna, efektif dan mudah diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Baik yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Untuk bisa menjadikan sektor kelautan perikanan khususnya di bidang akuakultur menjadi sumber kedaulatan pangan di Indonesia, perlu inovasi teknologi yang berkelanjutan,”ungkapnya.
Secara umum, dari ketiga narasumber tersebut mengharapkan agar akuakultur dapat menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.
Akuakultur dinilai dapat dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini namun tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi yang akan datang.
“Metode akuakultur berkelanjutan ini dapat memudahkan manusia dalam pertumbuhan ekonomi bangsa dengan tetap menjaga kebutuhan dari generasi ke generasi,”tutur Ivan.
Sementara itu anggota DPRD Kaltim Baharudin Demu yang hadir sebagai Narasumber menyampaikan bahwa profesi nelayan di Kaltim masih banyak alami persoalan yang dihadapi.
“Tidak jarang beberapa nelayan yang mencari ikan di laut bahkan kapalnya pernah ditabrak kapal ponton dan persoalan lainnya,”ungkapnya.
Permasalahan ini diakui Demu sangat menganggu aktivitas para pelaku perikanan. Padahal, pemerintah seharusnya memiliki kewajiban pengawasan terhadap nelayan.
Pada kesempatan tersebut dirinya juga mengajak akademisi di kampus untuk bekerjasama dengan DPRD Kaltim, terutama dalam rangka pembuatan kebijakan tata kelola budidaya perikanan.
Adanya Perda tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini untuk membantu para nelayan dan pembudidaya perikanan.
“Saya berharap hal itu bisa diusulkan dari kampus. Sehingga DPRD Kaltim melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah bisa mendorong menjadi Perda inisiatif. Untuk masa depan Nelayan kita yang lebih baik,”tutupnya
(fran)
