Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Penunjang Pariwisata Perlu Ditingkatkan Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin. ©Dodi/beri.id

SAMARINDA – Pandemi Covid memberi dampak pada berbagai sektor. Sebagian besar sektor penunjang ekonomi. Termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan yang mengalami dampak yang signifikan.

”Kalo kita liat semua sektor terganggu termasuk pariwisata dalam hal ini,”kata Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin saat di konfirmasi Rabu (29/09/21).

Bagi Fuad, Meski Pariwisata itu terdampak. Tetapi bisa didorong kembali, bukan saja dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku pariwisata. Lebih dari itu dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mendorong itu menurut Fuad, perlu langkah-langkah kreatif dan inovasi dengan memanfaatkan segala potensi.

Fuad mencontohkan seperti kapal wisata di tepian Mahakam. Selama ini hanya di gunakan oleh masyarakat lokal. Alternatif liburan keluarga. Bahkan ada yang melakukan akad nikah.

Fuad berharap, dengan langkah yang inovatif, kedepan bukan saja menjadi tujuan wisatawan lokal tetapi bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

“Saya kira harapan ini bisa mendapat respon dari masyarakat lokal maupun dari luar,”harapnya.

Olehnya itu kata dia, di Samarinda ini perlu di lakukan peningkatan pariwisata. Karena sektor ini juga berpotensi besar untuk mendorong pendapatan daerah.

“Samarinda punya banyak potensi wisata, hanya saja belum terjamah, belum di poles saja,”bebernya.

Dirinya mengakui bahwa fokus pemerintah kota masih berkutat pada banjir. Karena masalah tersebut disinyalir cukup menganggu proses kedatangan wisatawan dari luar.

Terlebih pada saat intensitas hujan tinggi, akses bandara potensi kebanjiran.

“Yang sangat memungkinkan orang yang akan datang ya dari bandara itu,”pungkasnya. (Dod)