Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Peraduan Strategi Figur Tim Pemenangan Pilgub Kaltim

SAMARINDA – Peraduan di pemilihan Gubernur Kaltim semata-mata bukan head to head antar bakal calon. Namun menyandingkan strategi terbaik dalam pemenangan, yang di kerjakan oleh tim pemenangan di masing-masing paslon. Terbukti banyak di pengalaman pemilu sebelum nya pengaruh, jaringan, serta piawai mencari suara bahkan logistik menjadi pertimbangan strategik utama partai atau koalisi memutuskan, siapa yang akan menjadi ketua pemenangan mereka.

Seperti hal nya di pilgub kali ini, sederet nama terbaik pun muncul memimpin tim pemenangan empat pasangan calon. Lintas generasi dan berbagai bergensi di miliki oleh masing-masing ketua tim pemenangan.

Pasangan calon usungan koalisi Gerinda, PKS serta PAN ini misalnya, memilih Aji Sofyan Alex. Politisi serta birokrasi senior yang juga pernah menjadi calon Gubernur di periode lalu.

Sedangkan pasangan calon Syaharie Jaang dan Awang Ferdiant usungan koalisi Demokrat, PKB dan PPP memajukan Rusman Yaqub sebagai ketua tim pemenangan nya, pria bertubuh gempal ini di ketahui juga sebagai anggota DPRD Kaltim dan ketua wilayah partai berlambang Ka’bah. Kedua politisi senior ini, generasi politik lama yang telah bercokol di Kalimatan Timur.

Beda hal dengan dua pasangan lainnya ini, koalisi partai wong cilik berlambang Banteng, serta partai yang sempat di ketuai mantan Jenderal Wiranto ini belum menyiarkan siapa pilihan komando pemenangan mereka untuk usungan paslon mereka Rusmadi dan Safaruddin. Namun kabar nya pilihan komando pemenangan ini akan jatuh pada Ananda Moeis atau mantan wakil Gubernur Farid Wadjdy. Kedua orang ini juga punya sepak terjang yang mumpuni.

Nah di pasangan calon Andi Sofyan Hasdam dan Nusyirwan Ismail ini dominasi kekuatan anak muda, generasi yang di besarkan oleh semangat reformasi dan keadilan sosial kala itu di Orde Baru sangat signifikan, terbukti pemuda kelahiran tahun 1978 asal Kabupaten Gerbang Raja, bergelar studi akhir Magister hukum, Muhammad Husni Fahruddin yang akrab di sapa Ayub di percaya mengkomandoi nahkoda pemenangan pasangan calon usungan Golkar dan NASDEM di pemilihan Gubernur 2018 ini.

Usia nya yang jauh lebih muda ketimbang ketua tim pemenangan lainnya, belum tentu mengurangi kemampuan dalam merumuskan strategi untuk memenangkan calon. Lagi-lagi pengaruh, jaringan serta kepiawaian jadi taruhan di arena ini.

Bekal banyak memimpin kepeloporan jaringan pemuda di Kalimantan Timur, menjadi perhitungan matang tentunya. Karena pemilih pemula dan muda menjadi hal yang di perebutkan oleh calon lainnya dengan seksama.

Selain itu pria berdarah Kutai ini tumbuh dengan karakter yang kritis dan berani, acap kali melalui tulisan nya yang termuat di beberapa media massa, kritik membangun serta pembaharuan kerap jadi sorotan kritis nya.

Semangat kompetitif pun di sampaikan oleh nya saat di mintai keterangan (16/1/18), “pasangan calon yang mempercayakan saya sebagai ketua tim pemenangan, ingin mencontohkan ke kaum muda, anak jaman now, generasi milenial bahwa pemuda bisa kok menjadi suksesor di ajang demokrasi,” Pungkas nya.

Politik adalah cara jitu yang harus di lakoni anak muda, karena mampu menjaga Negeri ini dan membuat nya lebih besar, “Kalau bung Karno membutuhkan pemuda untuk mengguncang dunia, maka paslon ini membutuhkan untuk memenangkan Pilkada,” Jelas Strata 1 lulusan terbaik Universitas Lambung Mangkurat ini.

“Pemuda itu 1 % inspirasi dan 99 % Keringat, artinya pemuda itu bekerja, pemuda itu pantang menyerah, pemuda itu berkreasi, dan Pemuda itu penuh inspirasi yang ter ejawantahkan.” Tegas Husni Fahruddin. (Red)