Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Inspirasi PERMAPENDIS Nobatkan Prof. Zamroni (UINSI) sebagai “Pemimpin Inspiratif” di Konferensi UNUJA

Inspirasi, Nasional

PERMAPENDIS Nobatkan Prof. Zamroni (UINSI) sebagai “Pemimpin Inspiratif” di Konferensi UNUJA

Oktober 18, 2025

Dok. istimewa

PROBOLINGGO – Di tengah hiruk pikuk gagasan di forum akademik bergengsi International Conference “The Future is Now: Reimagining Knowledge, Power, and Justice in A Changing World” di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Sabtu (18/10/2025), Prof. Dr. Zamroni, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, menerima penghargaan bergengsi “Pemimpin Inspiratif” dari Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (PERMAPENDIS) Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah Prof. Zamroni yang dinilai berhasil mengembangkan manajemen pendidikan Islam yang inovatif, humanis, dan berorientasi pada perubahan. Ia dikenal sebagai sosok akademisi yang tidak hanya mumpuni dalam merumuskan kebijakan strategis, tetapi juga secara konsisten menegakkan nilai-nilai keislaman dalam praktik kepemimpinan sehari-hari.

Forum internasional tersebut menghadirkan pembicara lintas negara dan disiplin ilmu, berfokus pada arah baru dunia pendidikan dan keilmuan di tengah arus globalisasi. Dalam konteks itulah, kiprah Prof. Zamroni diapresiasi sebagai contoh nyata pemimpin yang mampu menyandingkan nilai moral, intelektual, dan visi perubahan sosial.

Menanggapi anugerah tersebut, Prof. Zamroni menyampaikan rasa syukur dan refleksi. “Penghargaan ini bukan untuk pribadi saya, melainkan untuk seluruh insan pendidikan Islam yang terus berjuang membangun peradaban melalui ilmu dan keikhlasan,” ujarnya.

Ia menegaskan, amanah kepemimpinan dalam dunia akademik harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar posisi struktural. Di balik jabatan, kata dia, ada kewajiban untuk memastikan pendidikan Islam tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan ruh kemanusiaannya.

“Menjadi pemimpin berarti siap melayani, bukan dilayani. Penghargaan ini menjadi pengingat agar saya dan kita semua tetap rendah hati, terus belajar, dan terus berbuat,” tambahnya dengan nada merendah.

Perlu diketahui, penghargaan dari PERMAPENDIS ini bukanlah yang pertama bagi Prof. Zamroni. Sebelumnya, ia juga pernah mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi keislaman yang akuntabel dan visioner. (Red)