Perusahaan Diminta Kerjasama Soal Sertifikasi Pekerja, Agar Pelaksanaan Sesuai Dengan Perda

Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan dari Partai PAN

BONTANG – Sertifikasi tenaga kerja lokal jadi polemik tersendiri, bagi para pencari kerja yang tidak lolos dalam kualifikasi perusahaan yang berada di Bontang.

Oleh karenanya, Komisi I DPRD Bontang meminta agar perusahaan, selain memberdayakan tenaga kerja yang sudah lolos sertifikasi, tetapi perlu juga memberikan peluang untuk memberikan pelatihan dasar untuk naker pemula.

“Kami ingin kedepan SDM nya bisa lebih meningkat. Baik dari yang regenerasi artinya belum berpengelaman itu diberi suatu pelatihan, dan yang kedua sudah punya ilmu maka harus diberikan bukti sertifikasi,” ucap Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan saat ditemui usai rapat, pada Selasa (10/11) lalu.

Selain itu, penting pula untuk perusahaan juga memberikan perhatiannya pada pekerja yang masa berlaku sertifikat kerjanya telah berakhir.

Baca Juga :  Temukan Kesepakatan Soal Lahan, DPRD Segera Selesaikan Banjir Loktuan

Irfan sapaanya, menyarankan agar perusahaan dapat menggunakan dana coorporate social responsibility (CSR) untuk memberikan kesempatan yang dimaksudnya.

“Pekerja yang sudah disertifikasi dan sudah mati, kami meminta kepada seluruh perusahaan untuk bisa memberikan suatu bantuan, entah lewat CSR atau apapun bentuk lainnya. Sehingga tenaga kerja lokal SDM nya tetap terpenuhi,” jelasnya.

Politisi partai PAN ini merasionalkan antara peraturan daerah No. 10 tahun 2018 tentang penyerapan tenaga kerja lokal, dengan kesiapan tenaga kerja sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Baca Juga :  Titik Kawasan Ibukota Negara Segera Akan Ditentukan

Menurutnya, jika hal tersebut dapat dipenuhi. Maka tuntutan perda yang mewajibkan perusahaan menyerap 75 persen tenaga kerja lokal dapat dengan mudah dijalankan.

“Kami meminta, tetap memberdayakan sesuai dengan peraturan daerah kita, sehingga peraturan daerah bisa terealisasi bilamana SDM kita juga mempuni,” ucap Irfan.

“Kan tidak bisa terpenuhi kalau peraturan daerah kita yang 25, 75 itu kalau SDM kita sendiri itu tidak mampu,” tegasnya. (Adv/Esc)

Report

What do you think?

Lahan Pemakaman Menipis, DPRD Dorong Pemkot Segera Menyediakan Lahan TPU

DPRD Kaltim Siapkan Strategi Penunjang Pertanian Untuk Optimalkan Lahan Persawahan di Kukar