Samarinda, Beri.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husein, dengan tegas menolak rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2024, menyatakan bahwa hal tersebut akan membuka peluang pengangguran bagi banyak individu.
“Saya sangat tidak ingin kalau honorer dihapuskan karena mereka akan menjadi pengangguran terbuka,” ungkap Sani pada Kamis (09/11/23).
Pihaknya berencana meminta kepada pemerintah kota agar mengangkat semua tenaga honorer tanpa terkecuali menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami perlu jaminan bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Ribuan keluarga bergantung pada mereka, bahkan jutaan,” tambahnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah pegawai honorer dan kuota P3K yang disediakan pemerintah pusat.
“Diperlukan peningkatan kuota penerimaan PPPK sebagai penghargaan, terutama bagi mereka yang sudah lama memberikan kontribusi signifikan,” ujarnya.
Sani menekankan pentingnya menghargai kontribusi tenaga honorer yang telah memberikan manfaat signifikan selama ini dan menegaskan harapannya agar pemerintah dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka.
(Adv/DPRD Samarinda)
