SAMARINDA – Ketua komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yakub mengatakan, rekaferi ekonomi untuk penanganan Covid-19 di Kaltim sudah berada pada koridor yang benar.
Hanya saja kata politisi PPP ini, dalam implementasi juga harus tepat sasaran. Mengenai data masyarakat terdampak, ia menyebutkan perlu adanya singkronisasi data.
“Jadi gini, data sebanyak 96.111 itu merupakan penerima manfaat, itu sebetulnya data yang sudah eksitik sebelum covid karena itu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah yang sdah berjalan,”ungkapnya beberapa waktu lalu.
“Itu sudah jalan selama ini, tidak bisa digangu gugat,”sambungnya lagi.
Menurutnya, diluar dari itu, baru data masyarakat terdampak covid. Disebutnya tambahan yang diambil ODP jumlahnya 5.196.
“Menurut kami data ini tidak boleh di kip langsung, tetapi harus dibuka karena ternyata masyarakat Terdampak terus berkembang, bisa naik bisa turun. Maka tidak bisa itu dikunci,”beber dia.
Diluar dari itu masih banyak masyarakat yang tidak bisa kerja akibat wabah ini. Disebutnya ada kategori sektor lain yang Terdampak dari Phisical Distancing seperti mahasiswa.
“Disamarinda ada ratusan mahasiswa yang terkena dampak karena tidak bisa pulang kemudian tidak bisa dapat kiriman dari orang tua, orang tua aja kesulitan. Yang begini kan menderita, siapa yang tanggung jawab seperti ini, maka ini masuk kategori lainya,”jelas Rusman Yakub.
Sehingga ia meminta agar pemerintah provinsi terus menghimpun data termasuk mahasiswa.
“Tetapi saat ini semua bergerak, termasuk rektorat dan pohak fakultas,”cetusnya.
Belum lagi dari sektor pariwisata, menurutnya banyak sektor yang harus menjadi fokus pemerintah. Disektor ini kata terdapat ribuan juga yang cukup terpukul karena virus itu.
(Fran)
