SAMARINDA- Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi, sebagaimana dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim yang digelar di penghujung tahun 2024. Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni ini menyoroti capaian Kaltim yang berhasil menjaga stabilitas inflasi meskipun sempat menghadapi tantangan besar di awal tahun.
Sri Wahyuni mengungkapkan, pada awal 2024 Kaltim hampir masuk kategori daerah dengan inflasi tertinggi. Namun, berkat upaya sinergis antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, Kaltim kini berada di posisi yang relatif aman. “Alhamdulillah, kita masih di posisi tidak mengkhawatirkan. Tapi, tentu ini tetap menjadi perhatian bersama,” ujarnya dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/12/2024).
Sri Wahyuni menjelaskan, inflasi Kaltim pada November 2024 berdasarkan month to month tercatat sebesar 0,08 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 0,30 persen. Sementara itu, inflasi year on year Kaltim berada di angka 1,54 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 1,55 persen. Namun, untuk year to date, Kaltim mencatatkan angka 1,16 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 1,12 persen.
Capaian ini mencerminkan upaya pengendalian inflasi yang efektif, meskipun terdapat tantangan dari beberapa sektor, seperti komoditas pangan dan angkutan udara. “Data inflasi ini dihitung dari empat kabupaten/kota yang menjadi indikator Indeks Harga Konsumen, yaitu Berau, PPU, Balikpapan, dan Samarinda. Berau mencatat inflasi tertinggi year on year sebesar 3,14 persen,” ungkap Sri Wahyuni.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Kaltim masih berada di atas rata-rata nasional. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat sebesar 5,52 persen, meski lebih rendah dibandingkan capaian 6,22 persen pada triwulan III 2023.
Untuk menjaga stabilitas inflasi, Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk mendirikan toko penyeimbang atau Kios Sigap di sejumlah daerah, seperti Samarinda, PPU, Berau, dan Balikpapan. Kios ini berfungsi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga memberikan subsidi ongkos angkut, memantau ketersediaan pasokan, dan menerbitkan regulasi untuk mendukung pengendalian inflasi. “Kami berharap menjelang Natal, Tahun Baru 2025, hingga Ramadan dan Idulfitri mendatang, harga dan pasokan komoditas tetap terkendali,” ujar Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni juga memastikan bahwa stok beras di Kaltim aman untuk tiga hingga empat bulan ke depan. Berdasarkan data Bulog Kaltim, stok beras premium dan komersial tersebar di beberapa wilayah, yakni 3.900 ton di Samarinda, 2.480 ton di Balikpapan, 1.300 ton di Berau, dan 1.200 ton di Paser.
“Kami mengimbau kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Bulog jika ada wilayah yang petaninya panen beras, agar ketersediaan beras tetap terjamin,” tegasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Badan Pangan Nasional, Kepala BI Perwakilan Kaltim, Kepala Bulog Kaltim, Kepala BPS Kaltim, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota.
Dengan rekam jejak yang cukup baik dalam pengendalian inflasi, Kaltim optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
(*)
