Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Rencana pembangunan hotel di kawasan islamic Center, Pembohongan Publik

SAMARINDA – Penolakan terhadap pembangunan Hotel Primebiz di lokasi sekitaran Islamic Center terus bergulir, rupanya protes keras itu mulai terjadi sejak 2012 silam oleh masyarakat setempat, ini terjadi karena masyarakat menganggap selain melanggar Perwali tentang jarak pembangunan sebuah tempat Hiburan, juga akan mencederai kesucian tempat Ibadah.

Protes kembali bergulir karena masyarakat merasa ada pembohongan publik, “2014 lalu ijin itu sudah dibatalkan, desakan pembatalan juga sudah di iyakan oleh Pemkot Samarinda, hingga rekomendasi dari Komnas HAM. Ternyata itu di langgar, dengan dalih sudah ada label halal MUI untuk Hotel Syariah”. Tegas Hairul Usman saat demontrasi berlangsung (29/12/17).

Aksi hari ini juga menindak lanjuti pernyataan pak Faisal selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda bahwa ijin itu akan terbit dengan label hotel syariah, hal itu menjadi aduan yang akan di laporkan Kepolisian, mereka mengaku sudah konfirmasi ke MUI, tidak ada pemberian label Halal untuk pembangunan Hotel Syariah di sekitaran Islamic center.

“MUI itu membatah, belum ada rekomendasi label Halal yang di berikan pada rencana pembangunan Hotel, nah ini kan pembohongan publik”. kata Datuk Usman sapaan akrabnya

Baca juga :Harus Ada Penyesuaian 3 K, Usai Kenaikan Tarif PDAM

Saat di konfirmasi, Faisal menyebut tidak bisa keluar rekomendasi itu, menurutnya rekomendasi sertifikat halal akan keluar jika hotelnya sudah ada. ” bagaimana logikanya sertifikat keluar sementara hotelnya belum ada, kapan saya keluarkan pernyataan itu”. Tanyanya saat di hubungin via telpon.

Sementara itu lelang yang di lakukan oleh pemerintah Provinsi seluas tanah 4 hektar dari 2012 lalu di samping islamic center di anggap sebagai lelang tidak terbuka alias ilegal, masyarakat juga belum mendapatkan data lelang dengan angka yang fantastis kurang lebih 80M itu. Hingga audiensi di Pemprov melalui biro hukum tidak ada kepastian soal data lelang.

“saat audiensi ke Pemprov dengan biro hukum mereka menyebut kami tidak pernah terlibat dalam proses lelang itu”. ucap Joko salah satu warga dekat Islamic Center.

Baca juga : PKL Lang-Lang Bersedia Ditertibkan, Minta Dilibatkan Dalam Perayaan HUT RI

Saat di telusuri Beritainspirasi.info di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di jalan yos sudarso, seorang karyawan menyebut bahwa proses lelang itu bukan disni. hingga bertemu dengan beberapa karyawan lain, pasalnya sebagian di antaranya sudah cuti menjelang Natal dan Tahun Baru dan belum kembali.

Hingga berita ini terbit belum ada yang bisa konfirmasi dari kantor Lelang. (Fran)