BERI.ID – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur memadati halaman Kantor DPRD Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026). Gelombang protes yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum ini menyuarakan tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan di Bumi Etam.
Di bawah terik matahari, massa aksi membentangkan spanduk dan melantangkan orasi, mendesak perubahan nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menemui massa aksi dan memberikan apresiasi atas keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan daerah. Menurutnya, demonstrasi ini merupakan cerminan kepedulian masyarakat terhadap masa depan Kaltim di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Kami di DPRD Kaltim mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir hari ini. Apa yang disampaikan adalah bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan daerah, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu,” ujar Ananda yang juga menjabat sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim.
Ananda menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan bersifat konstruktif. Pihaknya berkomitmen membuka ruang kolaborasi agar kebijakan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran. Ia pun menjamin akan memperkuat tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Secara khusus, Ananda menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Ia memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan harus berpihak kepada rakyat.
“Kondisi ruang fiskal kita hari ini menuntut kemandirian daerah. Anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat akan kami evaluasi secara ketat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Samarinda, Ananda menambahkan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada sektor strategis, seperti peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi dorongan agar eksekutif dan legislatif bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red)