Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Rusak Jalanan, Kontraktor Galian Pipa PDAM Janji Sebelum 19 Agustus Jalan Kembali Mulus

Daerah, Politik

Rusak Jalanan, Kontraktor Galian Pipa PDAM Janji Sebelum 19 Agustus Jalan Kembali Mulus

Juli 20, 2017

BONTANG – Pengerjaan proyek galian Pipa PDAM di Jalan KS. Tubun sebabkan ruas jalan sepanjang pengerjaan proyek pipa tersebut rusak.

Kondisi tersebut tak hanya menjadi keluhan warga sekitar proyek namun juga menjadi keluhan masyarakat yang sering melintas dan merasa tergangu dengan adanya proyek tersebut, terlebih dari informasi sejak proyek galian dikerjakan kecelakaan kendaraan pun acap kali terjadi di Jalan yang kerap padat pengguna pada jam-jam tertentu tersebut.

Saat dikonformasi, Waskito Perwakilan Kontraktor pelaksana mengungkapkan sesuai kontrak kerja waktu pengerjaan proyek galian pemasangan pipa 16 inchi di Jalan KS.Tubun sepanjang 1280 ditambah pipa 10 inchi dari KS.Tubun interkoneksi sepanjang 1190 yang mesti diselesaikan dari 16 pebruari hingga 16 agustus mendatang.

Terkait perbaikan Jalan yang rusak ia mengatakan memang menjadi tanggung jawab mereka. Pihaknya akan melakukan perbaikan dengan cara melakukan pengecoran ulang pada jalan yang rusak akibat galian pipa tersebut. agar kondisinya kembali seperti semula sebelum adanya penggalian untuk pemasangan pipa PDAM.

“Sesuai kontrak kami sebelum 16 agustus akan kami selesaikan semua termasuk perbaikan jalannya, hingga kembalikan kondisi jalan seperti semula,” ujar Waskito disela-sela inspeksi mendadak Komisi III DPRD Kota Bontang ke lokasi proyek. Kamis 19 juli 2017.

Disisi lain, Ketua Komisi III Rustam mangingatkan pihak kontraktor (PT.Limas Jaya Indah) untuk benar-benar mengerjakan pekerjaannya sesuai kontrak kerjanya. Termasuk perbaikan jalan seperti semula, terlebih proyek senilai 6,5 miliar tersebut bersumber dari APBN.

Lebih lanjut Rustam mengatakan kontrak kerja kurang lebih sisa 27 hari (16 agustus) dan progres pengerjaan sudah 90 persen, masyarakat beserta rekan-rekan media terus mengawasi kapan Jalan tersebut diperbaiki seperti semula. Jangan sampai justru menyisakan persoalan dibelakang hari.
“Kami minta realisasinya untuk dikembalikan seperti semula, yang tadinya wiremesh dan cor pake kongkrit (ready mix) jangan pake molen,” pungkasnya. (and)