Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Safaruddin Tunggu Koalisi PDIP, Kalau Tidak Koalisi Terancam Batal Daftar

Daerah, Politik

Safaruddin Tunggu Koalisi PDIP, Kalau Tidak Koalisi Terancam Batal Daftar

Januari 7, 2018

SAMARINDA – Ditengah partai lain sudah mengumumkan pasangan koalisi, pada tenggang waktu pendaftaran calon Gubernur Partai asuhan Ibu mega belum menentukan koalisinya untuk maju di Pilgub Kaltim.

Partai Demokrat melalui ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengumumkan berkoalisi dengan Partai PPP, PKB dan Nasdem mengusung pasangan Ja’ang-Awang ferdian.

Nama Irjen Pol Safaruddin muncul atas keputusan PDIP yang belum bergandeng dengan wakil, sementara koalisi lainya PKS, Gerindra dan PAN mengusung pasangan Isran-Hadi.

Mendekati waktu pendaftaran yang sisa beberapa hari lagi, PDIP hanya di sisakan kemungkinan berkoalisi dengan Golkar dan Hanura yang belum final menentukan jagonya.
Sejauh ini Golkar bisa mengandalkan kursi nys sendiri untuk menjadi peserta Pilgub, beda dengan PDIP yang harus berkoalisi untuk bisa mendaftarkan Safaruddin ke KPU. Bisa di bilang Hanura harapan dan Golkar penerang bagi Safaruddin dan PDIP.

Saat di konfirmasi beritainspirasi.info via telpon Minggu (7/1/18) waktu malam, Irjen Pol Safaruddin menjelaskan siapapun yang pantas mendampingi, saya serahkan kepada Partai, yang lebih tau tentang ini.

“Siapa saja yang di tunjuk Partai, saya ikut saja”. tutur mantan Kapolda Kaltim

Dirinya tidak ambisi harus menjadi calon Gubernur, bahkan di jadikan sebagai calon wakil Guber juga di anggapnya tidak masalah “apakah saya gubernur atau wagub, kita serahkan sepenuhnya kepada partai”.

Saat ditanya untuk peta koalisi, apakah memungkinkan PDIP akan berkoalisi dengan Hanura, dirinya tidak membantah namun pasalnya besok akan ada kepastian.

“Insya Allah, berdoa saja dan kita lihat besok kepastianya, kira-kira siang sekalian juga saya sudah balik di Kaltim”. sebut jendral bintang dua ini

Terlepas, dirinya juga masih sangat optimis karena dalam politik semua masih bisa terjadi. (fran)