Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

SDN 007 Sungai Pinang Bakal Didesain Sebagai Sekolah Pusat Kebudayaan Lokal di Kaltim

Walikota Samarinda Andi Harun saat berkunjung ke sekolah SDN 007 Sungai Pinang
Walikota Samarinda Andi Harun saat berkunjung ke sekolah SDN 007 Sungai Pinang

SAMARINDA – Ragam prestasi telah diraih SDN 007 Sungai Pinang, Samarinda, dibidang kesenian dan kebudayaan. Bahkan memiliki Sumber Daya yang unggul.

Mulai dari juara 1 seni tari Festival dan Lomba Seni Nasional. Juara 3 Kriya Anyam FLS2N tingkat propinsi dan juara 1 lomba guru berprestasi tingkat kota serta juara favorit lomba pembelajaran online tingkat nasional.

Pada Rabu 10 Maret 2021, Sekolah Dasar yang berada Jalan A Yani ini menggelar Workshop Guru Membatik. Dibuka langsung Walikota Samarinda Andi Harun.

Dalam sambutannya Andi Harun menyampaikan SDN ini telah dirintis menjadi sekolah pusat kebudayaan lokal di Kaltim. Sebagai mimpi dari kepala SDN 007, Denok Asmiati. Andi Harun berjanji siap mewujudkan hal tersebut.

“Pak Kadis (Kepala Disdik Asli Nuryadin, red) kita akan wujudkan mimpi kepsek. Ini janji wali kota tidak boleh tidak dituruti. Saya berharap Pak kadis koordinasikan dengan kepala Bappeda, 2021 kita buat perencanaan dan 2022 kita bangun. Segera akan kita kirim konsultan. Diatas podium ini saya memberi arahan ke Kadis, artinya hari ini sudah koordinasi,” pinta Andi Harun yang pernah dua periode menjabat wakil ketua DPRD Kaltim.

Menurutnya mewujudkan ini merupakan atensi dan apresiasi besar dari pemerintah. Kedepan kata dia, bangunannya akan direhab menjadi sebuah komplek sekolah pusat kebudayaan lokal.

Terkait workshop membatik, Andi Harun
merasa bangga karena pada masa pandemi covid-19 ini ada Sekolah menghelat acara yang kreatif dan menarik, yang diikuti 40 guru.

“Saya kira kegiatan ini dapat memotivasi dan menunjang keterampilan guru beserta peserta didik SD 007 Sungai Pinang. Tidak semua sekolah mempunyai guru yang memiliki pemahaman yang cukup tentang batik, apalagi keterampilan untuk membuatnya. Guru SD merupakan guru kelas, yang mana mereka dituntut untuk menguasai hampir semua mata pelajaran untuk disampaikan kepada anak didiknya. Sehingga, keterampilan tambahan seperti membatik, sangat penting untuk dimiliki,” tandasnya.

Peraih gelar doktor bidang hukum ini berharap selama masa belajar dari rumah, guru dapat memberikan bimbingan yang inovatif pada para siswanya agar anak-anak tetap bersemangat belajar, dan menerima ilmu yang bermanfaat.

“Kunci keberhasilan siswa ada di tangan guru. Oleh karena itu, guru harus bisa memperkenalkan keberagaman budaya di Indonesia, termasuk budaya Samarinda dan Kaltim pada murid-muridnya. Selain itu, ketrampilan membatik yang dimiliki para guru, bisa menjadi modal awal untuk mendapatkan penghasilan tambahan,” imbuhnya.

Andi Harun juga mengapresiasi kepada anak-anak yang menarikan tarian Dayak di pembuka acara, dengan mengundang untuk dijamu serta diberi kejutan di ruang kerjanya.

“Hari Senin anak-anaku bapak undang ke ruangan kerja di Balaikota. Pak Asli dan kepala sekolah juga ibu gurunya tolong didampingi anak-anaknya nanti,” pesan Andi Harun.

Sebelumnya Asli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada wali kota yang berkenan hadir pada kegiatan yang juga disaksikan seluruh kepala sekolah melalui virtual.

“Kehadiran beliau membuktikan support luar biasa di dunia pendidikan disamping dengan kebijakan yang telah dicanangkannya, aksi nyatanya pun luar biasa,” ungkap Asli mantan kepala Bappeda Samarinda ini.
Mengkakhiri kegiatan dengan peninjauan membatik di teras ruang kelas dan Wali Kota juga diminta untuk menorehkan ukirannya. (Fran)