Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Beranda Advetorial Sejumlah Direksi Perusda Telah Diumumkan, Dewan Hargai Proses Seleksi
Advetorial, DPRD Provinsi Kaltim  

Sejumlah Direksi Perusda Telah Diumumkan, Dewan Hargai Proses Seleksi

Jifran
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang

SAMARINDA – Panitia seleksi (Pansel) Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) telah menyerahkan sejumlah nama yang dinyatakan lulus seleksi. sejumlah nama tersebut telah diumumkan, tertuang pada surat dengan nomor 539/289/EKO dengan judul Pengumuman hasil akhir seleksi calon badan pengawas independen dan direksi BUMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021.

Dalam surat tersebut juga menguraikan berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Timur nomor 539/3144/Ek, tanggal 23 juni 2021, perihal Keputusan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan nama-nama calon Badan Pengawas Independen dan Direksi BUMD Provinsi Kaltim.

Berikut nama-nama direksi yang lolos seleksi:

  1. PT Ketenagalistrikan Kaltim: Direktur Utama Supiansyah SE, Direktur Operasional Nixson Butarbutar SE dan Direktur Keuangan & SDM H Muhammad Fatoni SP.
  2. PT Migas Mandiri Pratama Kaltim: Direktur Utama Edy Kurniawan SE, Direktur Operasional Akbar Soetantyo, Direktur Keungan & SDM Beny Roni SP.
  3. PT Jamkrida Kaltim: Direktur Utama Dedy Mainata SE. M.Ag, Direktur: Juliantina SE.
  4. Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS): Badan Pengawas Apriadi Dhamhurie Gani, Direktur Utama H Didik Muliadi S.Ag, Direktur Operasional Gentur Dwi Atmoko S.Hut, Direktur Keuangan Driyono SE. M.Si
  5. Perusda Melati Bhakti Satya (MBS): Direktur Utama Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim MM, Direktur Operasional & SDM Ir Rano Hardani ST. MM
  6. Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS): Direktur Utama Ir H Stepi Hakim MEMD.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan pihaknya menghormati serta menghargai hasil kerja dari Timsel serta berharap keputusan tersebut mampu mengurai benang kusut di tubuh BUMD.

“Kita hormati dan hargai kerja keras timsel dan keputusan Pemprov. Semoga keputusan pemprov ini mampu mengurai benang kusut di tubuh BUMD kaltim, dan ada perubahan yang signifikan untuk membawa BUMD kaltim mengambil bagian penyumbang pendapatan daerah,” urai Veridiana Huraq Wang saat dikonfirmasi via whatsApp, Rabu (23/6/2021).

Selain itu, pihaknya berharap Dirut yang terpilih agar segera melakukan pembenahan terkhusus terhadap rekomendasi dari temuan BPK RI Perwakilan Kaltim.

“Harapan saya para Dirut yang terpilih segera melakukan pembenahan apalagi sudah secara jelas ada rekomendasi BPK RI trhdp temuan-temuan laporan keuangan di beberapa BUMD. Komisi II sudah mendorong agar BPK RI melakukan audit internal tentang keuangan BUMD kaltim,” bebernya.

Secara tegas politisi PDIP tersebut mengatakan akan tetap konsisten untuk melakukan pengawasan.

“Kami akan konsisten untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya.

(Fran)

Komentar

Rekomendasi untuk kamu

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru

SAMARINDA – Upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran di Kota Samarinda terus diperkuat melalui…

Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi

SAMARINDA – Penyelesaian kewajiban pembayaran dalam proyek pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka menjadi perhatian Komisi I…

Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv)

SAMARINDA – Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur seharusnya diikuti dengan jaminan perlindungan terhadap hak…

Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka

SAMARINDA – Penyelesaian persoalan pertanahan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap…

DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas sekolah,…

Perjuangkan Kesetaraan Hak Guru, Sri Puji Astuti Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Pendidikan di Samarinda

SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda dinilai perlu dibarengi dengan perhatian terhadap kondisi…