SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan sekolah negeri jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Samarinda kembali disorot oleh DPRD Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai persoalan ini perlu segera ditangani karena berdampak langsung pada akses pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran kota samarinda.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Daerah Pemilihan (Dapil) II, seperti Samarinda Seberang. Di wilayah ini, saat ini hanya terdapat satu SMP negeri, yaitu SMPN 3. Kondisi ini memaksa banyak siswa untuk menempuh pendidikan di luar wilayah, seperti ke Palaran atau Loa Janan Ilir, yang tentu menambah beban mobilitas dan biaya bagi orang tua siswa.
“Kalau SMPN 3 penuh, anak-anak tidak punya banyak pilihan. Mereka harus menyebrang ke daerah lain, yang tentu menyulitkan,” ujar Novan, Senin (23/6/2025).
Ia menegaskan bahwa keterbatasan ini bukan semata masalah administratif, melainkan cerminan nyata dari belum meratanya pembangunan sarana pendidikan di Samarinda. Hal serupa juga terjadi di Dapil V, seperti kawasan Sambutan dan sekitarnya, yang juga minim fasilitas sekolah negeri.
Namun begitu, Novan menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah membuka peluang untuk membangun sekolah negeri baru di dua dapil tersebut. Bahkan, Wali Kota disebut telah melakukan tinjauan langsung ke lapangan.
“Dari hasil tinjauan, kondisi memungkinkan untuk membangun sekolah baru. Sekarang tinggal bagaimana kita kawal bersama agar rencana ini segera terealisasi,” tambah Novan.
Sebagai legislator, Novan menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh kota. Menurutnya, akses pendidikan yang adil dan setara menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi berkualitas.
“DPRD mendorong percepatan. Harapannya tahun depan sudah mulai dibangun, agar anak-anak di kawasan pinggiran tidak lagi kesulitan mendapatkan sekolah negeri,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
