Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

Serahkan Berkas Pendaftaran Calon DPD RI Ke KPU Kaltim, Emir Moeis Sudah Memenuhi Persyaratan

Penyerahan berkas Emir Moeis oleh LO, Supratono kepada KPU Kalimantan Timur.

Samarinda – Liaison Officer (LO) Emir Moeis secara resmi menyerahkan dukungan minimal pemilih sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilu 2024, Senin (23/12/2022).

Liaison Officer (LO) dari Emir Moeis, Supratono mengungkapkan bahwa penyerahan dukungan minimal pemilih ini diterima langsung oleh Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah.

“Ya, saya selaku LO diberikan mandat dalam menyerahkan berkas Emir Moeis ke KPU Kaltim,” ucap Supratono.

Dari persyaratan, lanjut dia, yang sudah ditentukan oleh KPU minimal 2000 KTP pendukung bakal calon DPD RI.

“Dari persyaratan diatas, Emir Moeis sudah mendapatkan 2785 dukungan dengan sebaran 8 Kabupaten/Kota dan sudah dinyatakan sesuai, dan tinggal ditindaklanjuti untuk tahap selanjutnya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya berterima kasih kepada KPU karena ini sistem baru, serba online dan rumit, dimana teman teman di KPU sudah membantu terkait input di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Jadi ke depannya dari tim Bapak Emir Moeis berharap bisa maju menjadi calon DPD RI dalam Pemilu tahun 2024 mendatang.

Namun demikian, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah mengatakan bahwa dengan penyerahan berkas Emir Moeis sampai saat ini telah ada 3 bakal calon yang menyerahkan berkas dukungan.

“Sampai saat ini ada 3 bakal calon yang menyerahkan berkas dukungan KPU. Kita akan menunggu sampai tanggal 29 Desember 2022 hingga pukul 23.59,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa untuk persyaratan bakal calon wajib menyerahkan dukungan dengan minimal 2000 untuk di Provinsi Kaltim dan dengan sebaran 5 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dari jumlah dukungan itu bersama lampirannya itu diupload di sistem informasi pencalonan (Silon).

“Sebelum menyerahkan Silon akan mendeteksi keterpenuhan syarat dan kelengkapan input terkait dengan data pendukung,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah memenuhi atau melebihi syarat minimal itu pihak calon mencetak form yang akan diserahkan di KPU Kaltim sehingga tidak bisa dibuat form sendiri untuk melakukan pendaftaran.

“Sehingga dengan memenuhi persyaratan minimal tersebut, kemudian dicetak melalui silon dan akan keluar angka jumlah dukungan maupun minimal sebaran dan kesesuaian itulah yang akan diserahkan pada KPU Kaltim,” ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa dalam peraturan, memberikan ruang bagi bakal calon yang berhalangan hadir saat penyerahan dukungan, boleh diserahkan melalui LO atau penghubung dengan syarat memberikan mandat sehingga mandat itu yang akan kita periksa bersama bakal calon dan yang menyerahkan adalah orang yang memiliki mandat.

“Jadi sampai untuk sampai hari ini ada 24 bacalon yang mengajukan akun silon. Yang baru menyerahkan dan menerima tanda terima baru 3 orang termasuk Emir Moeis, kemungkinan hasil pantauan kami, yang lain masih sementara menginput,” pungkasnya.(BONNY)