SAMARINDA– Regulasi terkait dengan sistem zonasi, masih mendapat kritikan dari para orang tua yang mendaftarkan siswa-siswi ke sekolah.
Atas hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyebutkan bahwa regulasi tersebut perlu di evaluasi dari Pemerintah Pusat hingga daerah.
Pasalnya, Kendalanya disistem penerapan hingga fasilitas pendidik yang belum memadai sehingga Pemerintah bisa mengkaji dan memberikan solusi terhadap setiap kondisi zonasi yang berbeda di setiap wilayah.
“Jadi harapannya pemerintah pusat bisa memberi solusi agar kita dapat bantuan dari kementerian untuk pembangunan sekolah di lokasi yang tidak tercover. Ini agar PPDB dengan sistem zonasi tidak terhalang lagi,” ucapnya, Sabtu (3/12/2022).
Lebih lanjutnya, bahwa kendalanya berada pada sistem kuota dan penempatan pada setia zonasi, hal tersebut bisa dilihat setiap semester ajaran baru sehingga tidak ada keluhan dari para orang tua yang kesulitan dalam regulasi sistem zonasi calon peserta didik baru.
Ia mengkhawatirkan ke depannya ada anak yang tidak dapat mendaftar di sekolah karena terbatas oleh aturan. “Karena ‘kan enggak semua wilayah di Samarinda ini ada fasilitas pendidikan. Jadi siswa yang mendaftar, meskipun dari segi zona masih masuk, tapi kemudian terbentur lagi pada peraturan kuota,” tutupnya.
(Dodi/adv)
