SKB 4 Menteri Putuskan Januari 2021 Belajar Sudah Tatap Muka, Ini Kritik DPRD Bontang

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, saat dimintai tanggapan soal SKB 4 Menteri yang merencanakan dilaksanannya sekolah dapat dilakukan secara tatap muka

BONTANG – Rencananya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, pada Januari 2021 nanti memutuskan untuk memulai kembali sekolah dengan tatap muka.

Alasan tingkat kejenuhan orang tua dan siswa menjadi pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Dari informasi yang berhasil dihimpun,
Adapun kebijakan ini merupakan hasil dari Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Keputusan untuk dimualinya sekolah secara tatap muka inipun, dari kementerian menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Meskipun landasan ini berangkat dari SKB 4 menteri.

Baca Juga :  Perkuat Ketahanan Pangan, Muhammad Samsun Menaruh Perhatian Pada Sektor Pertanian

Merespon hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris memberikan peringatan keras atas keputusan tersebut. Ia tegaskan bahwa pemerintah tidak boleh coba-coba untuk bicara soal nyawa manusia.

Menurutnya, Bontang belum layak untuk menjalankan kebijakan tersebut.

“Menurut kacamata saya, Bontang belum layak. Karena kita tau kan dari hari kehari kan menambah ini (kasus covid-19),” ucap Agus Haris saat di Konfirmasi, di lantai 2 DPRD Bontang, pada Senin (23/11).

Hingga saat ini, penyebaran belum seratus persen dapat ditangani. Oleh karenanya, memutuskan kebijakan itu menurutnya hal yang keliru.

Baca Juga :  Jumlah Dokter dan Pasien Masih Timpang, DPRD Sarankan Pemprov Segera Lakukan Perekrutan

“Kecuali, nanti di akhir tahun ini. Masuk di tahun 2021. masuk tahun ajaran baru, Bontang sudah kita nyatakan masuk zona hijau, yah ayo kita buka bersama-sama,” ujarnya.

Pun jika harus dibuka, menurut politisi partai berlogo garuda emas ini menekankan agar pihak-pihak yang terlibat dapat diminta pandangannya.

Karena jika tidak begitu, dikemudian hari didapati kekeliruan dalam menentukan kebijakan. Maka pihak pemerintah daerah lah yang kemudian disalahkan.

Oleh karena itu, semua pihak dapat dilibatkan. Baik Forkopimda, MUI, semua yayasan, komite sekolah, organisasi pemerhati pendidikan, dan LSM. Dapat duduk bersama memutusakan itu, maka Bontang memang benar siap untuk laksanakan pendidikan secara tatap muka.

Baca Juga :  Sidak Komisi III Ke Bontang Kuala, Penanggulangan Banjir dan Perbaikan Jalan Masuk Prioritas Anggaran 2021

“Sepakat laksanakan tatap muka, Ayo. Jadi nanti dikemudian hari terjadi apa-apa (hal-hal diluar keinginan) tidak ada yang disalahkan,” pungkasnya. (Adv/ESC)

What do you think?

Trump Says US Has ‘passed the peak’ of Coronavirus Outbreak

Dongkrak Sikap dan Akal Budi, Rutan Bekali Pendidikan Bagi Narapidana