SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda memberikan dukungan penuh terhadap hadirnya Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program ini dinilai sebagai solusi konkret terhadap ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi warga yang selama ini terpinggirkan dari sistem sekolah formal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menilai Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan masyarakat di lapisan ekonomi terbawah. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini menyasar langsung persoalan utama yang dihadapi masyarakat, yakni keterbatasan ekonomi dan minimnya akses fasilitas pendidikan.
“Program ini bukan hanya layak, tapi harus diperjuangkan. Ini menyentuh masyarakat di titik paling bawah,” katanya, (23/06/2025).
Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak yang tidak mampu masuk sekolah formal karena faktor biaya, lokasi tempat tinggal yang sulit dijangkau, atau yang pernah mengalami putus sekolah. Pemerintah akan menanggung seluruh biaya operasional, mulai dari perlengkapan belajar hingga honor pengajar.
Tak hanya sebagai upaya inklusi pendidikan, program ini juga diharapkan menjadi solusi atas kesenjangan antara pusat kota dan daerah pinggiran seperti Palaran, Sambutan, dan Loa Janan Ilir, yang masih mencatat angka tinggi anak tidak sekolah.
“Kalau ini berjalan baik, kita bisa hentikan rantai kemiskinan lewat pendidikan,” tambah Novan.
Komisi IV DPRD Samarinda pun berkomitmen mengawal alokasi anggaran Sekolah Rakyat, baik dalam APBD perubahan 2025 maupun APBD murni tahun berikutnya. Koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan juga dilakukan agar program ini bisa menyentuh wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
Novan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga dukungan dari dunia usaha. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi gerakan sosial bersama, bukan sekadar agenda pemerintah.
“Ini bukan sekadar ruang kelas. Ini ruang harapan bagi anak-anak yang terancam kehilangan masa depan karena kemiskinan,” tegasnya.
Selain fokus pada pendidikan akademik, Novan juga mendorong agar Sekolah Rakyat menyediakan pelatihan keterampilan dasar, agar anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi tetap memiliki bekal hidup yang layak.
Saat ini, program tersebut masih berada pada tahap pemetaan teknis oleh Dinas Pendidikan. DPRD berharap seluruh persiapan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai agar implementasi bisa segera berjalan.
“Kalau ini berhasil, Samarinda bisa jadi model nasional dalam penanggulangan ketimpangan pendidikan. Ini adalah investasi sosial jangka panjang,” tutup Novan. (Adv/DPRD Samarinda)
