Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Ananda Tekankan Warisi Api Perjuangan Para Pendahulu Bangsa

SAMARINDA – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdiri kokoh terhadap berbagai tantangan yang coba merongrong dan memecah bela persatuan dan kesatuan masyarakat.

Dalam upaya menjaga hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Ananda Emira Moeis melaksanakan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di Jalan Awab Syahrani pada Sabtu, 10 Desember 2022.

Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim ini mengungkapkan kegiatan Sosbang ini dalam rangka menyampaikan empat konsensus kebangsaan.

Empat konsensus kebangsaan tersebut ialah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 adalah konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara.

“Jikalau kita mengamalkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita optimis bahwa bangsa Indonesia akan terus kokoh,” ucapnya.

Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Samarinda ini mengungkapkan ditengah situasi Kebangsaan yang banyak mendapatkan tantangan maka perlu kembali menanamkan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Dengan Sosbang ini dirinya berharap kesadaran akan jiwa dan semangat, rasa dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam diri warga negara memiliki daya tangkal terhadap pengaruh yang negatif baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Materi terkait wawasan kebangsaan ini menurutnya sangat baik sekali untuk menjaga persatuan dan kesatuan, soliditas dan membangun semangat satu frekuensi, saling bisa bergotong royong.

Kegiatan Sosbang yang sangat bermanfaat ini menurutnya harus terus dilanjutkan. Hal ini ini agar seluruh pihak dapat hadir ditengah masyarakat untuk menyampaikan terkait pilar pilar pondasi, kerekatan NKRI.

“Sosbang mengupas lebih detail, kalo kulit-kulitnya saja masyarakat tidak usah dibicarakan lagi. Pancasila bukan diciptakan tapi di gali dari keseharian masyarakat Indonesia,” ucapnya

Jadi masyarakat Indonesia memang sudah pancasila sudah dan gotong royong sejak lama. Makanya masyarakat berhasil lewati Covid-19 karena gotong royong.

Harapannya Sosbang ini menjadi suatu program yang berkelanjutan agar menjadi momentum masyarakat Indonesia bisa lebih paham secara detail api perjuangan pendahulu bangsa.

“Kita bisa sampaikan disini. Bagaimana para pendahulu bangsa bersusah payah menguras tenaga, waktu, darah, pikiran sampai nyawa. Betul betul kita sampaikan mudah-mudahan jadi momentum tepat rakyat Indonesia khususnya disini bisa meresapi apa yang pendahulu kita sudah perbuat” ucapnya.

Sementara itu Narasumber Sosbang kali ini, Sofyan mengungkapkan bahwa Sosbang yang dilakukan oleh DPRD Kaltim sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Harapannya acara seperti ini bisa konsisten karena mengingat pentingnya mengenai wawasan kebangsaan untuk masuk umum khususnya masyarakat Kota Samarinda dan itu sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan.

“Sebagai partai Nasionalis pastinya hal ini sangat membantu kita untuk mensosialisasikan tentang pentingnya berfikir nasionalis di kalangan masyarakat,” ucap Sekretaris PDI Perjuangan Kota Samarinda ini.

Pentingnya Sosbang ini untuk membentengi diri dari berbagai tantangan apalagi dengan kemajuan teknologi dan informasi masyarakat harus pintar untuk memilah mana informasi yang baik atau mana informasi yang hoax.

“Dalam hal apa tentu dalam hal isu yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Baik itu intoleransi, maupun isu yang mengarah pada gerakan radikalisme ini harus kita antisipasi bersama dan harus kita perangi bersama,” ucapnya.

Sebagai informasi peserta Sosbang Ananda Emira Moeis kali ini di ikuti secara antusias oleh Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan se Kota Samarinda.

(*)