Sosper Tentang Bantuan Hukum, Romadhony: Masyarakat Tidak Mampu Dalam Urusan Hukum Kedepan Tak Lagi Sendiri

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama Sosialisasi Perda (Sosper) pada Minggu (28/03) di sebuah rumah makan yang terletak di jalan Agus Salim, Samarinda.

Perda yang disosialisasikan adalah Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bantuan hukum.

Dhony mengatakan setiap warga negara harus ada kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dimata hukum. Sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

“Ini penting dan wajib masyarakat tau. Karena kita semua sama dimata hukum,”katanya.

Baca Juga :  Lagi, Polsek Bontang Selatan Amankan Pengedar Narkoba

Perda ini dinilai sebagai bentuk hadirnya Pemerintah untuk memenuhi bantuan hukum bagi masyarakat. Khususnya yang tidak mampu secara finansial bila tersangkut kasus hukum.

“Kedepan kasus apapun, masyarakat tidak lagi sendiri dalam proses hukum. Nantinya bisa kita lapor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH),”terangnya.

Tetapi lanjut anggota dewan termuda di Karangpaci ini. Bukan berarti dengan hadirnya Perda ini masyarakat jadi suka membuat perkara.

Senada disampaikan Rusdiono, praktisisi hukum yang hadir sebagai narasumber dalam Sosper kali ini.

Dia menyampaikan, siapapun warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Olehnya itu negara hadir dengan memfasilitasi warganya yang terkena kasus hukum bagi yang tidak mampu.

Baca Juga :  Mahyunadi-Kinsu Bakal Wujudkan Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Elektronik

Menurut dia, Perda tersebut telah menahun disahkan. Tetapi belum berjalan efektif. Sebagai pegiat hukum, dirinya respon baik atas Perda bantuan hukum ini.

“Maka saya kira hadirnya Perda ini sebagai angin segar bagi kita untuk bisa mengatasi masalah hukum yang disuport Pemerintah Daerah,”paparnya.

Rusdiono menjelaskan, untuk pemberi bantuan hukum bukan perorangan. Tetapi melalui LBH. Karena menyangkut perjanjian dalam konteks anggaran.

Sementara penerima bantuan adalah orang atau kelompok orang kategori miskin atau tidak mampu. Bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.

Baca Juga :  Menduga Ada Persekongkolan Jahat Dalam Proses Hukum Pada Dakwaan Achmad AR AMJ, Permahi Tuntut Pertangungjawaban

“Dan orang yang bisa disuport anggaran oleh Pemprov adalah warga yang berdomisili di Kaltim,”jelasnya.

Tampak antusias masyarakat ikuti Sosper ini. Ada ratusan peserta yang hadir. Turut hadir sebagai pengamat, Achmad Sofyan juga sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Samarinda dan Heri Halvian Anggota DPC PDI Perjuangan. (Fran)

Report

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0
Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama

Legislator Kaltim Ini Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri di Makasar

Angka Kemiskinan di Kaltim Naik 1 Persen, Kini Menjadi 6,64 Persen