Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Profil  

Struktur Pimpinan DPR, DPD, dan MPR 2019-2024

JAKARTA,  Beri.id –  Struktur pimpinan dalam Parlemen di Senayan periode 2019-2024 telah resmi di tetapkan. DPR, DPD dan MPR masing-masing telah memiliki ketua dan wakil ketua untuk lima tahun ke depan.

Pimpinan ini dipilih dan dilantik setelah pelantikan anggota DPR/DPD/MPR, pada Selasa (1/10/2019).

Dalam proses penentuan pimpinan parlemen sendiri, dilalui dengan beberapa mekanisme yang lazim dilakukan pada pemilihan pemimpin pada umumnya. Yakni mekanisme musyawarah mufakat dan melalui voting.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rapat Paripurna yang digelar Selasa (1/10/2019) malam dan menetapkan lima pimpinan DPR periode 2019-2024.

Mengacu pada UU MPR DPR DPRD dan DPD (UU-MD3), Partai dengan perolehan kursi terbanyak otomatis menempati posisi sebagai ketua DPR.

Berdasarkan aturan tersebut, otomatis PDI Perjuangan berhak duduk di kursi ketua.

Selanjutnya, empat partai politik yang mendapat jatah pimpinan DPR yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelum dilantik, kelima partai politik masing-masing mengajukan nama calon pimpinan yang kemudian dibahas dalam rapat konsultasi DPR, Selasa (1/10/2019) sore.

Barulah malamnya, kelima nama yang telah diajukan ini dilantik.

Sebagai politisi yang dicalonkan partai dengan perolehan kursi terbanyak, Puan Maharani melanggengkan posisinya sebagai Ketua DPR.

Empat wakilnya, masing-masing dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD digelar Selasa (1/10/2019) siang hingga Rabu (2/10/2019) dini hari.

Awalnya, dalam rapat konsultasi Selasa siang, dipilih empat dari 136 senator sebagai calon pimpinan DPD. Keempat senator itu mewakili empat sub wilayah.

Melalui musyawarah mufakat, terpilih nama Sultan Bahtiar mewakili sub wilayah Barat I, La Nyalla Mattalitti mewakili sub wilayah Barat II, Mahyudin mewakili sub wilayah Timur I, dan Nono Sampono wakil sub wilayah Timur II.

Dari empat nama itu, dipilih satu senator untuk menjadi ketua DPD.

Pemilihan ketua sendiri mulanya dilakukan secara musyawarah mufakat antar-keempat kandidat. Namun, musyawarah itu tidak membuahkan hasil.

Akhirnya, diputuskan mekanisme voting yang kemudian menghasilkan nama La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua DPD 2019-2024.

La Nyalla berhasil mengantongi suara terbanyak dan mengungguli tiga pesaingnya. Dari 134 anggota DPD yang hadir dalam rapat paripurna, 47 di antaranya memilih La Nyalla.

Sementara itu, 40 suara memilih Nono Sampono, 28 suara memilih Mahyudin, dan 18 suara untuk Sultan Bachtiar, sedangkan satu suara lain abstain.

Keempat pimpinan terpilih ini lantas dilantik Rabu (2/10/2019) dini hari. Dengan begitu, La Nyalla resmi menjabat Ketua DPD, Nono Sampono Wakil Ketua DPD 1, Mahyudin Wakil Ketua II, dan Sultan Bachtiar Wakil Ketua III.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Proses penetapan sepuluh pimpinan MPR digelar salam rapat paripurna, pada Kamis (3/10/2019) malam.

Awalnya, dari sembilan fraksi partai politik bersama DPD mengajukan satu nama calon pimpinan MPR yang mewakili masing-masing dari mereka.

Sepuluh nama itu diusulkan dalam rapat gabungan fraksi dan perwakilan DPD, Kamis (3/10/2019) siang.

Setelahnya, seluruh fraksi dan perwakilan DPD menggelar musyawarah untuk menentukan nama ketua MPR.

Melalui musyawarah mufakat, diputuskan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR 2019-2024.

Setelah disepakati nama ketua, barulah jajaran pimpinan MPR yang baru ini dilantik dalam rapat paripurna.

Sembilan nama pimpinan lain yang tidak terpilih sebagai ketua dilantik menjadi wakil ketua MPR. Masing-masing dari mereka bakal memimpin bidang yang berbeda-beda.

Namun, hingga saat ini, belum ditentukan siapa membidangi apa.

Berikut susunan sepuluh pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024:

Ketua

Bambang Soesatyo (Golkar)

Wakil

1. Ahmad Basarah (PDI-P)

2. Ahmad Muzani (Gerindra)

3. Lestari Moerdijat (Nasdem)

4. Jazilul Fawaid (PKB)

5. Syarief Hasan (Demokrat)

6. Hidayat Nur Wahid  (PKS)

7. Zulkifli Hasan (PAN)

8. Arsul Sani (PPP)

9. Fadel Muhammad (DPD)

Hingga saat berita ini diterbitkan, seluruh tugas pokok dan fungsi kedudukan para pimpinan dan anggota parlemen masih akan berkembang informasinya secara detail.

(Esc)