BERI.ID — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Rabu (20/5/2026). Agenda turun lapangan ini digelar dalam rangka pengawasan sektor pendidikan di wilayah Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan bahwa fungsi pengawasan jalannya roda pendidikan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administrasi di atas meja kerja. Menurutnya, parlemen harus memastikan secara langsung bahwa serapan anggaran pendidikan di APBD benar-benar dirasakan manfaatnya di tingkat tapak.
“Kalau hanya membaca laporan dari balik meja, tentu semuanya akan terlihat baik-baik saja. Karena itulah kami memilih turun langsung melihat realitas kondisi sekolah yang ada di daerah,” ujar Syahariah di sela-sela peninjauan.
Dalam sidak tersebut, legislator daerah pemilihan (dapil) Paser-PPU ini menaruh perhatian serius pada sejumlah infrastruktur sekolah yang masih minim. Mulai dari keterbatasan ruang belajar, minimnya sarana penunjang praktik siswa, hingga kebutuhan fasilitas esensial lainnya yang mendesak untuk segera diintervensi oleh pemerintah provinsi.
Bagi Syahariah, potret kebutuhan riil di lapangan ini akan menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini digelontorkan pemerintah daerah. “Tujuan utama kami adalah memastikan program pendidikan berjalan sesuai kebutuhan objektif sekolah, bukan sekadar pemenuhan angka formalitas di dalam laporan,” tegasnya.
Selain memeriksa sarana fisik, Komisi IV DPRD Kaltim juga menggelar forum diskusi bersama jajaran kepala sekolah setempat. Pertemuan strategis ini difokuskan untuk membahas kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran mendatang, sekaligus memetakan berbagai persoalan laten pendidikan di Paser.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, para kepala sekolah menyampaikan keluh kesah mereka secara terbuka, khususnya terkait keterbatasan alat penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) yang selama ini menghambat optimalisasi potensi siswa.
Menanggapi hal itu, Syahariah memastikan seluruh aspirasi dan temuan fisik dari sidak ini akan dirumuskan dalam rapat internal Komisi IV, untuk kemudian diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Penjabat Gubernur Kaltim sebagai nota evaluasi kedinasan.
“Pendidikan adalah instrumen prioritas daerah. Segala temuan konkret dan kekurangan fasilitas di lapangan ini akan kami kawal ketat agar menjadi perhatian bersama demi perbaikan kualitas SDM Benua Etam,” pungkasnya.
