Tegaskan Serapan Tenaga Kerja, Komisi I Panggil Sejumlah Perusahaan Besar Di Bontang

Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang kembali memberikan peringatan kepada pihak-pihak perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal, sesuai perda No. 10 Tahun 2008.

Belum maksimalnya penerapan perda itu menjadi alasan Komisi I dalam mengumpulkan semua stakeholder, mulai dari Disnaker Bontang, PT. Pupuk Kaltim, PT. KAN, PT. WIKA, PT. KMI, PT. KPI, PT. KNI dengan Ketua Scaffolder, Ketua Rigger, dan Ketua Serikat Pekerja terkait rekrutmen tenaga kerja.

Hal itu di sampaikan langsung oleh anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat 2 Gedung Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moh Roem, Bontang Lestari, Kota Bontang, pada Selasa (10/11).

Baca Juga :  DPRD Bontang Dorong Pemkot Bangun Penangkaran Buaya

“Saya dengar langsung keluhan tenaga kerja bahwa Pupuk Kaltim sendiri hampir bisa dibilang tmelakukan sertifikasi dalam penerimaan karyawan,” jelas Irfan.

Akan tetapi, kata Irfan, setiap ada penerimaan, baik itu tenaga TA ataupun proyek. Perusahaan selalu mengutamakan tenaga kerja bersertifikasi. Disinilah dirasa menjadi kelemahan calon tenaga kerja lokal. Buntutnya, perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah.

“Kedepannya, baik Pupuk Kaltim maupun seluruh stakeholder yang di kawasan industri perusahaan tersebut dimohon agar kiranya mengadakan sertifikasi supaya tenaga kerja lokal memiliki daya bersaing,” pintanya.

Baca Juga :  Sidak Di Loktuan, Amir Tosina Dapati Tumpukan Sampah Yang Menyumbat Jalur Drainase

Politikus Partai PAN itu mengatakan, pertemuan tersebut melahirkan 4 poin kesepakatan. Diantaranya meminta seluruh perusahaan yang ada di Bontang agar memberikan perhatian kepada calon tenaga kerja pemula. Begitupun bagi tenaga kerja yang sudah punya pengalaman namun belum sertifikasi dan yang sertifikasinya sudah tidak berlaku.

Poin kedua adalah memberdayakan tenaga lokal sesuai regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.

“Perda tersebut mewajibkan perusahaan mengakomodir paling sedikit 75 % tenaga kerja lokal dari total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Dorong Pembuatan Raperda Kepariwisataan, DPRD Bontang Yakin Bisa Tarik Pajak Retribusi Untuk PAD

Selanjutnya yakni meminta Dinas Ketenagakerjaan inten mensosialisasikan Perda nomor 1 Tahun 2009 ke semua stakeholder perusahaan yang ada di kawasan industri Pupuk Kaltim.

Terakhir, dengan keberadaan PT. PAN di Bontang, Disnaker Bontang diminta untuk konsisten dalam lakukan pengawasan terkait penyerapan tenaga kerja.

“Keempat poin tersebut akan dirundingkan masing-masing perwakilan perusahaan bersama top manajemen,” tutupnya. (Adv/Esc)

What do you think?

Pemprov Kaltim Tak Hadiri Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS

Sugiyono Nilai Pemaparan Rusmadi Dalam Debat Putaran Kedua Bisa Jadi Solusi Pembangunan Samarinda