BERI.ID – Setelah sejumlah kasus makanan tak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di beberapa daerah, termasuk Samarinda, pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional di bidang gizi anak ini.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi pelaksana program MBG.
Tujuannya jelas, memastikan keamanan pangan, kebersihan dapur, serta kesehatan para penjamah makanan sesuai standar nasional.
Setiap dapur penyelenggara MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebelum diizinkan beroperasi penuh.
Kepala Dinkes Samarinda Ismid Kusasih menegaskan, pemerintah tidak lagi memberi ruang bagi kelalaian.
Di Kota Samarinda saat ini terdapat 13 SPPG. Dari jumlah tersebut, Ismid mengakui bahwa belum ada satupun SPPG di Kota Tepian yang mengantongi SLHS.
“Seluruhnya sedang dalam proses pengurusan SLHS. Salah satu syaratnya, tenaga penjamah makanan wajib ikut pelatihan keamanan pangan,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Lanjut Ismid, pihaknya telah melatih sekitar 400 tenaga dapur MBG, termasuk relawan dan pekerja harian, agar memahami standar kebersihan dan keamanan pangan.
Selain pelatihan, semua tenaga dapur juga menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti hepatitis A, hepatitis C, dan TBC.
“Kami pastikan semua penjamah makanan dalam kondisi sehat. Ini penting karena mereka berhubungan langsung dengan bahan pangan anak-anak,” tegasnya.
Ismid menargetkan seluruh dapur MBG di Samarinda sudah bersertifikat laik higiene paling lambat akhir Oktober 2025, sesuai tenggat waktu nasional.
Ia menambahkan, proses sertifikasi tidak dipungut biaya karena merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjamin mutu pangan anak sekolah.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN dan SPPG Samarinda, Hariyono, menyebutkan bahwa dari total 73 target SPPG di Samarinda, baru 13 dapur yang beroperasi penuh, dan 10 lainnya dalam tahap pembentukan ranting baru.
Untuk memperluas jangkauan, BGN membuka pendaftaran mitra dapur melalui portal daring mitra.bgn.id. Pendaftaran ini bersifat terbuka untuk yayasan atau koperasi yang ingin berpartisipasi dalam program gizi nasional.
“Semua bisa mendaftar asal memenuhi syarat, seperti kepemilikan atau izin penggunaan lahan. Prosesnya sepenuhnya transparan karena berbasis portal,” jelas Hariyono.
Terkait penghentian sementara salah satu dapur MBG beberapa waktu lalu, ia menegaskan bahwa langkah itu dilakukan untuk evaluasi dan peningkatan SOP, bukan karena masalah keamanan pangan.
“Penutupan itu murni untuk perbaikan standar operasional, bukan karena kasus makanan basi di SMA 13,” ujarnya.
Di sisi lain, temuan di lapangan menunjukkan bahwa program MBG sudah kembali berjalan di salah satu sekolah, yakni SMAN 2 Samarinda.
Seorang siswa mengaku distribusi makanan kembali normal sejak Senin (6/10/2025).
“Sudah dimulai lagi, makan seperti biasa,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan bahwa masih ada keluhan soal kualitas makanan dari teman sekelasnya.
“Temanku bilang rasa ikannya kayak rasa pasir,” ungkapnya.
Untuk itu, Dinkes memastikan pemantauan akan terus dilakukan, terutama pada dapur yang belum menyelesaikan sertifikasi laik higiene.
“Kami ingin pastikan tidak ada lagi kelalaian. Semua dapur harus memenuhi standar kesehatan sebelum melayani siswa,” tutup Ismid. (lis)
