beri.id

Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden, Besok Mahasiswa Samarinda Kembali Demo di DPRD Kaltim

Massa Aksi Aliansi Mahakam Menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Kaltim. ©️Dodi/beri.id

SAMARINDA – Ratusan mahasiswa mengatasnamakan dirinya Aliansi masyarakat kaltim menggugat (Mahakam) berencana akan kembali menggelar aksi demontrasi pada besok, Senin (11/04/22).

Aksi tersebut sudah yang ketiga kalinya dengan tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura itu berisikan penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Kami rencana aksi dari pagi hari sampai targetan kami terpenuhi. Lokasi aksi di DPRD Kaltim,” kata Korlap II Aliansi Mahakam, Alfonsius Rimba, kepada media ini, Ahad, 10 April 2022.

Mengenai penundaan Pemilu menurut Alfon bukan suatu yang urgen dalam wacan kebijakan pemerintah pusat. Sebab ada banyak problematika yang mesti di atasi oleh negara, diantaranya kebijakan bahan bakar yang dinaikkan secara sepihak.

“Sebab tidak ada urgensi yang jelas terkait penundaan tersebut, wacana ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan mengkhianati reformasi,” ungkap Alfon.

Alfon juga menjelaskan, wacana penundaan pemilu jelas mencederai semangat demokrasi yang telah di bangun gerakan mahasiswa tahun 1998. Amanat konstitusi mengenaskan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali dan pada Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (fix term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

“Penundaan Pemilu berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar pada komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu, penundaan Pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi,” ungkap dia.

Wakabid organisasi GmnI Samarinda ini mengatakan bahwa akan mengawal berbagai persoalan rakyat, termasuk wacana penundaan pemilu, kenaikan bbm dan kenaikan PPN.

“Sikap yang dilakukan Aliansi Mahakam adalah bentuk pengawalan terhadap keputusan yang dinilai abai terhadap rakyat, perjuangan tetap harus konsisten dilanjutkan. Jika perjuangan belum sampai tujuan maka api perjuangan tidak akan pernah padam,” pungkas Alfon.(Dod)