SAMARINDA – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA dan SMP sederajat dihapus atau ditiadakan. Musababnya karena penyebaran Covid-19 kian meluas. Hal itu dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebarannya.
Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) adalah Sebagai gantinya, Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu pula dengan UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April ini.
Menanggapi itu, ketua komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yakub mengatakan, pelaksanaan USBN bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Lebih dahulu dilaksanakan sebelum UNBK diterapkan.
“Maka dengan ditiadakanya UNBK sebetulnya bukan masalah besar dalam dunia pendidikan kita,”ungkapnya saat dikonfirmasi diruang fraksi PPP, DPRD Kaltim.
Tetapi dirinya mengharapkan pemerintah pusat tetap ada panduan supaya satuan pendidikan dalam membuat soal, ada standarisasi, supaya secara kualitas sesuai dengan standar.
“Kita bisa bayangkan kalau diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, kan berbahaya juga. kita akan sulit mengukur kualitas pendidikan kita,”urainya.
Manfaat ujian nasional kata Rusman, adalah sebagai alat ukur, melihat dan memotret capaian pendidikan secara nasional. Sehingga menurunya harus ada panduan.
“Jika nasional tidak ada panduan, maka provinsi harus ada panduan supaya se-Kaltim bisa kita ada alat ukur dalam dunia pendidikan, Supaya guru kita dalam implementasinya ada panduan sehinga bisa mengukur itu,”jelas Rusman.
(Fran)
