SAMARINDA – Kerja keras dilakukan komisi II DPRD Kaltim sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja Perusahaan Daerah (Perusda) yang ada di Kaltim.
Setelah sebelumnya intens melakukan rapat dengar pendapat pada sejumlah Perusda Provinsi Kaltim, anggota DPRD Komisi II mengunjungi kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kunjungan komisi II diwakili oleh dua anggotanya, yakni Akhmed Reza Fhaclevi dan Sutomo Jabir yang disambut langsung oleh tiga kepala bagian (Kabid) Badan Pembinaan Perusda DKI yakni Bidang Prasarana, Pariwisata serta Kabid Pengembangan Perusahaan Daerah.
Saat dikonfirmasi, anggota komisi II Sutomo Jabir mengatakan bahwa pertemuan keduanya membahas bagian tanggung jawab Perusda maupun BUMD agar mampu memberikan peningkatan PAD.
“Kita mendiskusikan terkait payung hukum Perusda, proses pengawasan hingga kontribusi Perusda untuk meningkatkan PAD,” ungkap Sutomo Jabir.
Untuk meningkatkan kualitas kinerja Perusahaan Daerah yang ada kata dia perlu kerjasama dari berbagai sektor sehingga tujuan didirikan Perusda benar-benar tercapai.
“Perlu kerjasama yang baik dari berbagai sektor khusus pengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja Perusda kita. Kita harus pastikan yang berhak duduk dijajaran Perusda merupakan orang-orang yang bekerja secara profesional sehingga apa yang dicita-citakan oleh Perusda dapat tercapai,”urainya.
Menurutnya salah satu dampak apabila Perusda itu berjalan sehat maka kondisi ekonomi daerah pasti membaik sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari adanya Perusda.
Sementara Akhmed Reza Fhaclevi mengatakan bahwa di provinsi Kaltim idealnya sudah memiliki BP Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan strukturnya dibawah naungan asisten II Provinsi tetapi diluar dari Biro Ekonomi.
“Provinsi Kaltim harus punya BP BUMD juga seperti jakarta yang bisa mengontrol dan bisa menaungi perusda-perusda yang ada dibawah naungan asisten II namun diluar daripada Biro Ekonomi,”kata Reza saat dikonfirmasi via whatshaAp, (12/3/2020).
Reza menilai Banyak hal yang harus dipelajari pada BUMD yang ada di provinsi DKI, seperti halnya Kaltim juga harus membentuk lagi BUMD transportasi dan pariwisata, karna kedua BUMD tersebut dianggap sangat menjanjikan.
Menurutnya pengelolaan BUMD yang ada di Provinsi DKI jakarta cukup profesional. Olehnya itu Komisi II mendorong pengelolaan Perusda yang ada di kaltim juga lakukan secara terukur dan profesional.
“Mengenai susunan Direksi pada Perusda, harusnya BUMD itu dikelola oleh kalangan profesional seperti yang di Jakarta,” tambah Reza. (Fran)
