SAMARINDA – Pemanfaatan air dari lubang bekas tambang selama musim kemarau menimbulkan perhatian terhadap keselamatan masyarakat di Kota Samarinda. DPRD meminta pemerintah memastikan setiap lokasi yang digunakan warga memiliki pengamanan memadai agar kebutuhan air tidak berujung pada risiko kecelakaan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar void harus menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan.
Menurutnya, lubang bekas tambang tidak dapat diperlakukan seperti sumber air biasa karena memiliki karakteristik fisik dan kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan.
Sejumlah void diketahui memiliki kedalaman mencapai puluhan meter, tebing curam, serta permukaan tanah yang licin di sekitarnya.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika warga mendatangi lokasi untuk mengambil air selama musim kemarau.
“Warga memang membutuhkan air, tetapi jangan sampai solusi darurat justru menimbulkan masalah baru. Void bukan kolam biasa karena kedalamannya ekstrem dan kualitas airnya belum tentu aman,” ujar Deni.
Deni meminta agar lubang bekas tambang yang berada dekat kawasan permukiman mendapatkan perhatian khusus.
Pengamanan perlu dilakukan melalui pemasangan pembatas fisik, rambu peringatan, serta pengawasan pada titik-titik yang berpotensi digunakan masyarakat untuk mengambil air.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah warga memasuki bagian kawasan yang berbahaya, termasuk anak-anak yang mungkin berada di sekitar lokasi.
Ia juga mengingatkan adanya catatan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur yang menyebut lebih dari 40 anak meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang dalam kurun satu dekade terakhir.
Menurut Deni, catatan tersebut menjadi peringatan agar pengamanan kawasan tidak diabaikan ketika masyarakat mulai memanfaatkan air void.
Selain memastikan keselamatan pengunjung, pemerintah juga perlu mengetahui status setiap lubang bekas tambang yang berada di wilayah Samarinda.
Komisi III meminta Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Dinas ESDM Kalimantan Timur melakukan pendataan terhadap void aktif maupun bekas wilayah pertambangan.
Inventarisasi tersebut diperlukan untuk mengetahui status lahan, perusahaan pemegang izin, kondisi fisik kawasan, dan pihak yang memiliki kewajiban melakukan pengamanan.
Pemeriksaan juga harus mencakup pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.
Deni mengingatkan bahwa penghentian kegiatan produksi tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap kawasan yang pernah digunakan.
Reklamasi, revegetasi, dan penataan lokasi tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar dampak aktivitas pertambangan tidak terus membebani masyarakat.
“Jangan sampai keuntungan pertambangan dinikmati perusahaan, sedangkan risikonya ditanggung warga. Jika void akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, aspek keamanan dan kelayakannya harus dipastikan,” kata Deni.
Menurutnya, apabila air void akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, pemerintah perlu menyiapkan kajian teknis sebelum menetapkan bentuk penggunaannya.
Kajian tersebut harus memperhatikan kelayakan lokasi, kualitas air, mekanisme pengambilan, batas penggunaan, serta prosedur pengamanan.
Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan.
Pemerintah dapat menyusun kerja sama resmi dengan pemegang izin pertambangan atau pihak yang menguasai lokasi agar tidak terjadi ketidakjelasan tanggung jawab.
Deni juga menilai ketergantungan masyarakat terhadap air void perlu dikurangi melalui penyediaan sumber air alternatif yang lebih aman.
Pemerintah Kota Samarinda diminta mempertimbangkan pembangunan embung komunal, kolam retensi, dan sumur dalam di kawasan yang kerap mengalami kesulitan air saat kemarau.
Fasilitas tersebut tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung penyediaan air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan tersedianya titik pengambilan air yang lebih aman, masyarakat maupun petugas tidak perlu menghadapi risiko di sekitar lubang bekas tambang.
Komisi III DPRD Samarinda berharap pemerintah menyiapkan mekanisme penanganan kekeringan yang lebih terarah, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kawasan pascatambang.
Pemanfaatan void untuk kepentingan publik, menurut Deni, harus didasarkan pada kepastian keamanan, kelayakan air, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab perusahaan yang jelas.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat selama musim kemarau dapat ditangani tanpa mengabaikan keselamatan warga dan kewajiban pemulihan lingkungan. (Adv)
