Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Wisata Susur Sungai Jadi Daya Tarik Wisatawan

Kamaruddin, anggota komisi II DPRD Kota Samarinda.

Samarinda – Wisata yang unik di berbagai daerah menjadi ciri khas yang menarik untuk para pengunjung. Pun dengan pesona susur sungai yang berada di tepian sungai Mahakam.

Pemandangan itu tentunya menjadi daya tarik keindahan Samarinda yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal. Ditambah dengan adanya ikan pesut, salah satu satwa yang hidupnya di sepanjang sungai Mahakam.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Kamaruddin mengatakan bahwa wisata air atau wisata susur sungai Mahakam menggunakan kapal dapat memberikan daya tarik tersendiri karena keindahan Samarinda yang kelilingi oleh sungai Mahakam dan anak sungainya.

“Mendorong dan mendukung pemerintah, Wisata air bagus sebanarnya dan sudah mulai ada,” katanya saat di konfirmasi, Rabu (19/10/22).

Wisata susur sungai ini juga dapat dikembangkan dengan menambah beberapa infrastruktur, seperti adanya halte pemberhentian untuk membeli jajanan dan kerajinan tangan milik UMKM lokal.

“Cuman kan karang mumus ini kalo kita buatkan itu bagus, dibikin seperti bisa ada halte-haltenya, ditempat-tempat wisata mungkin asa wisata jual kuliner disitu, ada penjual amplang ada hasil kerajinan tangan pelaku usaha,” ucapnya.

Baginya agar wisata lingkungan ini masih bisa bertahan, pertambangan di kota Samarinda sudah saatnya beralih apalagi dampaknya merusak lingkungan.

“Kalau saya sih melihat masalah tambang jangan ada lagi di Samarinda, merusak lingkungan jangan ada lagi korban,” katanya.

Lebih lanjut, Komaruddin menyayangkan adanya indikasi pertambangan ilegal di Samarinda karena meninggalkan lubang tambang yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Seperti yang terjadi di beberapa bekas galian emas hitam ini, dia pun meminta kepada pemerintah untuk ada kebijakan ekonomi dari industri ekstraktif menuju industri pariwisata.

“Ya itu tadi ulahnya penambang itu kan kalau sudah selesai di tambang, dia berkedok jadi csr lagi membantu masyrakat menjadi keramba ikan disini kan lebih murah daripada reklamasi,” tutupnya.(DODY/ADV)