BERI.ID – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan, zona 1, hampir penuh, dengan tumpukan sampah yang kini mencapai ketinggian 20 meter di atas lahan hanya 2,5 hektare.
Setiap hari sekitar 480 ton sampah terus mengalir ke lokasi tersebut tanpa henti.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan, kondisi itu tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat sampah di Kota Tepian tidak pernah libur.
“Setiap hari masuk 480 ton. Kalau zona dua tidak selesai tepat waktu, kita akan menghadapi darurat sampah. Kita tidak punya alternatif lain,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Pengerjaan zona 2, yang dirancang dengan metode sanitary landfill, hingga saat ini baru mencapai 70 persen.
DPRD meminta kontraktor menambah armada dan mempercepat pekerjaan agar tuntas paling lambat Desember 2025.
“Kontraktor harus bisa jamin. Jangan sampai keterlambatan menimbulkan krisis baru. Kita minta keseriusan penuh,” tegasnya.
Selain itu, salah satu sorotan DPRD adalah praktik lama pengelolaan sampah di Samarinda yang masih bertumpu pada open dumping.
Cara ini hanya menumpuk sampah tanpa pengolahan berarti, sehingga menimbulkan masalah air lindi, pencemaran, hingga bau yang mengganggu warga sekitar.
Sanitary landfill, lanjutnya, bukan sekadar menutup sampah dengan tanah. Tetapi juga soal memastikan tidak ada gunung-gunung sampah yang rawan longsor.
“Zona baru harus landai, sesuai kontur cekungan. Kalau menggunung lagi, risikonya bisa runtuh dan membahayakan,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, Samarinda sejatinya menghasilkan sekitar 600 ton sampah per hari.
Dari jumlah itu, hanya 480 ton yang masuk ke TPA Sambutan. Selebihnya masih tercecer, dipilah, atau tidak tertangani.
Angka ini, menurut DPRD, sudah cukup menggambarkan betapa beratnya beban kota dalam mengelola sampah.
Apalagi, TPA Sambutan hanya memiliki lahan terbatas. Dengan rencana enam zona baru, masing-masing zona ditargetkan menampung hingga 200 ribu ton sampah.
Namun DPRD mengingatkan, kapasitas itu tidak boleh dilampaui.
“Lahan 4 hektare misalnya, harus dihitung secara presisi. Jangan sampai kembali terjadi penumpukan di luar ambang batas,” tegasnya.
Selain percepatan pembangunan zona baru, DPRD menekankan perlunya solusi jangka panjang.
Menurutnya, Samarinda tidak bisa hanya mengandalkan TPA. Harus ada upaya serius mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber, memperkuat sistem daur ulang, hingga edukasi masyarakat.
Pengelolaan, ditegaskannya, harus terintegrasi dengan kebijakan reduce, reuse, recycle.
“Kalau hanya menambah zona tanpa mengubah pola pikir, persoalan ini akan berulang. TPA Sambutan bisa penuh lebih cepat dari perkiraan,” tandasnya. (lis)
