Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Dorong Partisipasi Masyarakat, Bank Sampah Kanaan Mulai Beroprasi

Daerah

Dorong Partisipasi Masyarakat, Bank Sampah Kanaan Mulai Beroprasi

September 26, 2017

BONTANG – Mengajak serta mendorong keterlibatan masyarakat menjaga lingkungannya, utamannya guna untuk memilah dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomis menjadi misi tersendiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kanaan Bersinar.

Lewat Bank Sampah yang baru saja, selasa (26/9/2017) pagi di Luanching, diharapkan nantinya selain membuat sampah menjadi bernilai ekonomi namun juga dapat membuat volume sampah akan berkurang secara signifikan.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni yang hadir dalam acara Launching Bank Sampah tersebut pun langsung memberi tantangan kepada pengurus KSM Kanaan Bersinar beserta Pihak Kelurahan Kanaan serta para RT yang hadir untuk menjadikan Bank Sampah Kanaan Bersinar menjadi Bank sampah yang sukses dan kedepan dapat menajadi percontohan bagi yang lain.

“Bila dilakukan maksimal, maka saya yakin Bank Sampah yang ada di Kanaan Bersinar ini akan bisa sukses dan bisa menjadi role model di Kalimantan, jadi nantinya orang akan datang belajarnya ke sini. Jadi jangan hanya launching tapi tidak ada hasil,” ujar Neni.

Terlebih menurutnya wilayah Kelurahan Kanaan yang tidak terlalu besar bisa menjadi keunggulan tersendiri dalam upaya memaksimalkan keterlibatan masyarakat.

“Harus komitmen dengan kebersihan lingkungan, saya minta Kelurahan untuk aktif menghimbau mengontrol rumah-rumah masyarakat. Di Kanaan ini hanya ada 12 RT, jadi harusnya lebih mudah untuk mengajak warganya,” bebernya.

Lebih lanjut Neni mengapresiasi di Launchingnya Bank Sampah tersebut, ia mengajak semua pihak bersama menjaga kebersihan lingkungan, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. sehingga dapat membantu Indonesia dan Dunia dalam permasalahan pemanasan global warming, dari ruang lingkup yang terkecil.

Sekedar diketahui, Gedung Bank Sampah kelolaan KSM Kanaan Bersinar terketak di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat, persisnya di samping kuburan Toraja Kanaan. Nantinya Bank Sampah ini akan memproduksi kompos, untuk sampah yang anorganik dicacah, diayak, itu bernilai ekonomis. (And)