Panggil Instansi Terkait, DPRD Kaltim Pertanyakan Penanganan Penabrakan Jembatan Mahakam

Beri.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah instansi, diantaranya KSOP Samarinda, Pelindo, BPJN XII Balikpapan, dan instansi terkait.

Rapat ini terkai insiden ditabraknya Jembatana Mahakam yang terus berulang. Terakhir Jembatan Mahakam itu ditabrak , pada Minggu (17/11) lalu.

Pada rapat, DPRD meminta kejelasan atas penanganan kasus itu, bahkan mereka juga menanyakan tindakan instansi terkait dalam pencegahan, hingga kejadian serupa terus berulang.

“Kita ingin menanyakan bagaimana proses penyelesaian atas berbagai insiden tabrakan jembatan tersebut. Karena, dari setiap ada insiden itu, diketahui terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan pemilik tugboat,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya akan terus memonitoring dan evaluasi kinerja sejumlah instansi terkait yang berhubungan dengan itu.

Dua instansi yang paling banyak dicerca pertanyaan dalam hearing itu, yaitu KSOP dan Pelindo. Keduanya dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian itu.

Namun dari sejumlah jawaban yang mereka dapatkan, Hasanudin Mas’ud mengaku belum puas, karena jawabanya dianggap membingungkan, SOPnya belum jelas.

“Jika ada insiden selanjutnya, kita tidak tahu harus berkoordinasi dengan siapa. Tadi sudah diterangkan bahwa operatornya Pelindo, dan Pelindo mendapatkan izin dari KSOP,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta kejelasan agar ada sanksi perdata, pidana atau ke mahkamah pelayaran bagi pelaku penabrakan ini.

Tidak hanya itu, hal lain yang disoroti adalah mengenai keuangan yang masuk atas insiden ditabraknya jembatan.

Disebutnya dari kejadian sekitar 2012 silam. Kala itu diketahui, masih ada pembayaran yang belum dilakukan perusahaan dengan nilai mencapai Rp 8 miliar.

“Itu saya tanyakan sejauh mana progresnya. Itu biaya ganti rugi. Siapa yang monitoring dan ke mana dananya. Tetapi mereka juga belum dapat menjawab dengan tegas. Makanya saya minta disiapkan data untuk hearing kembali dengan KSOP, Pelindo, dan Dinas PU,” imbuhnya.

(Jr/*)