Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda DPRD Provinsi Kaltim Panggil Instansi Terkait, DPRD Kaltim Pertanyakan Penanganan Penabrakan Jembatan Mahakam

DPRD Provinsi Kaltim

Panggil Instansi Terkait, DPRD Kaltim Pertanyakan Penanganan Penabrakan Jembatan Mahakam

November 27, 2019

Beri.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah instansi, diantaranya KSOP Samarinda, Pelindo, BPJN XII Balikpapan, dan instansi terkait.

Rapat ini terkai insiden ditabraknya Jembatana Mahakam yang terus berulang. Terakhir Jembatan Mahakam itu ditabrak , pada Minggu (17/11) lalu.

Pada rapat, DPRD meminta kejelasan atas penanganan kasus itu, bahkan mereka juga menanyakan tindakan instansi terkait dalam pencegahan, hingga kejadian serupa terus berulang.

“Kita ingin menanyakan bagaimana proses penyelesaian atas berbagai insiden tabrakan jembatan tersebut. Karena, dari setiap ada insiden itu, diketahui terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan pemilik tugboat,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya akan terus memonitoring dan evaluasi kinerja sejumlah instansi terkait yang berhubungan dengan itu.

Dua instansi yang paling banyak dicerca pertanyaan dalam hearing itu, yaitu KSOP dan Pelindo. Keduanya dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian itu.

Namun dari sejumlah jawaban yang mereka dapatkan, Hasanudin Mas’ud mengaku belum puas, karena jawabanya dianggap membingungkan, SOPnya belum jelas.

“Jika ada insiden selanjutnya, kita tidak tahu harus berkoordinasi dengan siapa. Tadi sudah diterangkan bahwa operatornya Pelindo, dan Pelindo mendapatkan izin dari KSOP,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta kejelasan agar ada sanksi perdata, pidana atau ke mahkamah pelayaran bagi pelaku penabrakan ini.

Tidak hanya itu, hal lain yang disoroti adalah mengenai keuangan yang masuk atas insiden ditabraknya jembatan.

Disebutnya dari kejadian sekitar 2012 silam. Kala itu diketahui, masih ada pembayaran yang belum dilakukan perusahaan dengan nilai mencapai Rp 8 miliar.

“Itu saya tanyakan sejauh mana progresnya. Itu biaya ganti rugi. Siapa yang monitoring dan ke mana dananya. Tetapi mereka juga belum dapat menjawab dengan tegas. Makanya saya minta disiapkan data untuk hearing kembali dengan KSOP, Pelindo, dan Dinas PU,” imbuhnya.

(Jr/*)

Tambah Komentar

Exit mobile version