BONTANG – Pesta demokrasi lima tahunan kali ini, acap kali banyak dibumbui dengan masalah netralitas ASN. Ada yang didapati mendukung, bahkan mengkampanyekan jagoannya.
Melihat beberapa laporan telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang. Terkait netralitas ASN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Komisi I yang juga menjadi mitra dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Abdul Haris akhirnya angkat bicara.
Menurutnya, ASN sudah paham sekali soal aturan dan sanksi yang berlaku. Oleh karenanya, jika ada yang melanggar maka harus ditindak tegas.
“Mereka (ASN) harusnya mengerti aturan yang berlaku, jika ada ASN yang seperti itu harus di beri peringatan, dan jika pun terbukti harus ada sanksinya, sesuai aturan,” jelas Abdul Haris saat ditemui di Gedung DPRD Bontang pada Senin (16/11) lalu.
Mengenai pengawasan, Fraksi Partai PKB ini menanggapi, tidak perlunya memberikan pengawasan, sebab ASN paham poksi mereka sebagai pelayan masyarakat.
Abdul Haris, menerangkan, pihaknya yang merupakan berasal dari partai yang mendukung salah satu paslon, selalu mendepankan netralitas selama megabadi menjalankan fungsi kedewanan.
“Di DPRD sendiri dalam satu Komisi terdapat berbeda pilihan, namun setiap ngumpul dan berdiskusi, selalu membahas Terkait urusan ke agendaan,” terangnya.
Lain lagi di Farksi, Fraksi PKB dan PPP, PDI Perjuangan tidak memiliki satu tujuan yang sama dalam kedua paslon yang bertanding.
“Selama kami di farksi tidak pernah ribu masalah pilkada, tentunya kami paham sekali kapan harus berbicara politik, dan saat berada di sirkel kedewanan,” ungkap Haris.
Diakhir, dirinya menghimbau agar ASN bergerak dan berkerja sesuai dengan aturan dan kaidah kepegawaian. Tidak turut serta mencampuri urusan tim pemenangan.
“Jadi himbauan pribadi saya, ASN bisa lebih normatif, kerja lah sesuai bidang masing-masing, biarkan soal dukungan mendukung urusan Tim pemenangan yang melakukan sosialisasi,” tegasnya. (Adv/ESC)
