SAMARINDA – Ketergantungan Kota Samarinda terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah menjadi perhatian dalam upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Gangguan distribusi akibat cuaca, transportasi, maupun hambatan pengiriman dinilai dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasar dan berdampak pada pengeluaran masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menilai pemerintah daerah perlu memiliki langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi ketika jalur distribusi mengalami kendala.
Salah satu langkah yang menjadi perhatiannya adalah penguatan cadangan pangan daerah. Persediaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula dinilai penting untuk membantu menjaga ketersediaan barang saat pasokan dari wilayah produsen terganggu.
“Cadangan pangan daerah merupakan benteng terakhir saat pasokan terganggu. Karena itu, stok harus dikelola dengan baik,” katanya.
Menurut Sani, keberadaan cadangan pangan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah barang yang tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan sistem penyimpanan dan penyaluran berjalan dengan baik agar persediaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Pengelolaan yang terencana diharapkan dapat membantu pemerintah merespons perubahan kondisi pasokan tanpa harus menunggu kelangkaan barang terjadi di tingkat konsumen.
Selain memperkuat persediaan, Sani menilai kelancaran distribusi perlu mendapat perhatian. Biaya pengangkutan dan panjangnya jalur perdagangan dapat memengaruhi harga bahan pangan sebelum sampai ke tangan masyarakat.
Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap petani dan nelayan sebagai produsen. Meskipun harga jual di tingkat konsumen meningkat, keuntungan yang diterima produsen belum tentu bertambah secara sebanding.
“Rantai pasok harus dipersingkat agar petani mendapat keuntungan layak dan masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau,” ujar Sani saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda,
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Sani mendorong keterlibatan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dalam mempertemukan kelompok produsen dengan distributor, pelaku usaha, serta pembeli.
Pengembangan pasar tani, koperasi, dan platform perdagangan digital daerah dapat menjadi alternatif untuk memperluas jalur pemasaran hasil pertanian maupun perikanan.
Menurutnya, hubungan perdagangan yang lebih langsung dapat membantu produsen memperoleh akses pasar sekaligus memberikan pilihan pasokan bagi masyarakat Samarinda.
Kerja sama jangka panjang antara kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha juga dinilai perlu dikembangkan. Kepastian penyerapan hasil produksi dapat membantu produsen merencanakan kegiatan usaha, sementara pasar memperoleh pasokan yang lebih teratur.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan membutuhkan dukungan pembiayaan. Sani berencana mendorong pembahasan kebutuhan pengadaan cadangan pangan, subsidi biaya angkut, serta pembenahan infrastruktur logistik bersama Badan Anggaran DPRD Kota Samarinda.
Usulan tersebut juga dapat dipertimbangkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
Selain memastikan ketersediaan barang, Sani mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan pangan. Menurutnya, persediaan yang mencukupi harus diimbangi dengan pengendalian agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan stok untuk mencari keuntungan. Pengawasan harus berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Pengawasan tersebut diharapkan melibatkan koordinasi antara Dinas Perdagangan, perangkat daerah yang menangani urusan pangan, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum.
Pemantauan juga perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika menjelang hari besar keagamaan atau saat harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
Sani menilai upaya menjaga kestabilan harga pangan memerlukan kesiapan dari berbagai sisi. Cadangan pemerintah, kelancaran pengiriman, akses pemasaran bagi produsen, serta pengawasan perdagangan harus saling mendukung.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, Samarinda diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi gangguan pasokan sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. (Adv)
