SAMARINDA – Rencana penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan mekanisme pembayaran tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila pengguna kendaraan masih menghadapi persoalan keamanan saat memanfaatkan fasilitas parkir resmi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah dan pengelola parkir diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebanding dengan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada pengguna.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keamanan barang milik masyarakat ketika kendaraan berada di lokasi parkir. Keluhan mengenai kehilangan helm menjadi contoh kondisi yang dapat memengaruhi penilaian warga terhadap kualitas pengelolaan perparkiran.
“Masalah helm hilang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspek keamanan harus dibenahi sebelum parkir berlangganan diterapkan,” ujar Deni.
Menurutnya, penerapan sistem berlangganan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki standar pelayanan. Pengguna kendaraan tidak hanya membutuhkan kemudahan dalam melakukan pembayaran, tetapi juga mengharapkan lingkungan parkir yang lebih tertib dan aman.
Deni memandang pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar aktivitas di kawasan parkir resmi dapat dipantau dengan lebih baik. Salah satu langkah yang didorongnya adalah penyediaan kamera pengawas atau CCTV pada setiap titik parkir resmi.
Keberadaan perangkat tersebut diharapkan membantu petugas dalam memantau situasi sekaligus menyediakan informasi pendukung apabila terjadi laporan kehilangan barang.
Namun, pemasangan fasilitas pengawasan juga perlu diikuti pemeliharaan dan pemantauan secara berkala. Perangkat yang tersedia harus dipastikan dapat berfungsi agar keberadaannya tidak sekadar menjadi pelengkap fasilitas.
“Jangan hanya menarik retribusi. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman. Kami meminta setiap titik parkir resmi dilengkapi CCTV yang aktif dan terpantau,” katanya.
Politisi Partai Gerindra tersebut turut menekankan pentingnya tanggung jawab pengelola dalam memberikan pelayanan kepada pengguna kendaraan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang dapat dihubungi ketika menghadapi persoalan di lokasi parkir.
Karena itu, hubungan kerja antara petugas parkir, pengelola, dan pemerintah perlu ditata agar penanganan pengaduan dapat berlangsung lebih terarah.
Kejelasan mekanisme pelaporan dinilai dapat membantu menghindari kebingungan masyarakat ketika menyampaikan keluhan. Setiap laporan diharapkan memperoleh tindak lanjut melalui prosedur pelayanan yang dapat dipahami pengguna.
Selain memberikan kenyamanan, pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap pengelolaan parkir resmi.
Deni berharap pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada efektivitas penarikan retribusi maupun peningkatan penerimaan daerah. Kualitas pelayanan dan keamanan pengguna harus menjadi pertimbangan utama dalam mempersiapkan kebijakan parkir berlangganan.
Dengan pengawasan yang lebih baik serta mekanisme pengaduan yang jelas, sistem parkir berlangganan diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Samarinda. (Adv)
