SAMARINDA – Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan keterampilan menghasilkan produk, tetapi juga kemampuan mengelola kegiatan bisnis agar tetap bertahan menghadapi perubahan kondisi pasar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai penguatan fondasi usaha menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang mampu berkembang secara berkelanjutan.
Menurutnya, kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan perlu diarahkan untuk membantu pelaku usaha mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis sehari-hari.
“Penguatan UMKM harus mengubah pola pemberdayaan. Bukan hanya pelatihan dan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pembeli, modal, tempat usaha, standar produk, dan kepastian usaha,” ujar Iswandi.
Iswandi menilai keberhasilan program pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pelaku UMKM mempertahankan kegiatan usaha setelah memperoleh pembinaan.
Pelaku usaha membutuhkan dukungan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan produksi, tetapi juga memperkuat kemampuan mengelola modal, menjaga kualitas produk, dan menyesuaikan kegiatan bisnis dengan kebutuhan konsumen.
Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan operasional usaha.
Pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan merencanakan penggunaan modal, mengatur biaya produksi, dan memahami perkembangan pendapatan agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara lebih terarah.
Tanpa perencanaan yang memadai, peningkatan kapasitas produksi belum tentu menghasilkan pertumbuhan usaha apabila tidak diikuti kemampuan mengelola pengeluaran dan penjualan.
Karena itu, pendampingan usaha diharapkan dapat membantu pelaku UMKM membangun sistem pengelolaan bisnis yang lebih baik.
Selain aspek keuangan, kesiapan produk juga memiliki peran penting dalam menjaga daya saing.
Kualitas barang, kemasan, legalitas usaha, serta konsistensi produksi menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar produk lokal mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
Pemenuhan standar tersebut dapat membantu pelaku usaha memperkuat kepercayaan pembeli dan meningkatkan peluang menjalin kerja sama dengan jaringan perdagangan.
Namun, kesiapan produksi perlu berjalan beriringan dengan kemampuan memahami perubahan permintaan pasar.
Pelaku UMKM diharapkan mampu menyesuaikan jenis produk, kapasitas produksi, dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan konsumen.
Penyesuaian tersebut penting agar kegiatan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan barang, tetapi juga mempertimbangkan peluang penjualan.
Iswandi menilai pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing pelaku usaha.
UMKM yang baru memulai kegiatan bisnis memiliki tantangan berbeda dibandingkan usaha yang telah memiliki pelanggan dan ingin memperluas pasar.
Karena itu, program pemberdayaan perlu disusun secara terarah agar dukungan yang diberikan dapat membantu pelaku usaha menyelesaikan persoalan sesuai kondisi bisnisnya.
Keterlibatan lembaga pembiayaan, pengelola pasar, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Samarinda.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menghubungkan kebutuhan permodalan, peningkatan mutu produk, penyediaan tempat usaha, dan pengembangan jaringan pemasaran.
Melalui dukungan yang saling melengkapi, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas bisnisnya.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pembinaan tidak berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai atau bantuan disalurkan.
Pendampingan lanjutan menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaku usaha mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan mengatasi kendala yang muncul dalam kegiatan operasional.
Iswandi juga menekankan pentingnya penilaian keberhasilan program berdasarkan perkembangan usaha yang dapat dirasakan secara nyata.
Jumlah kegiatan pelatihan, peserta, maupun bantuan yang diberikan belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan apabila tidak disertai perubahan kondisi ekonomi pelaku usaha.
Peningkatan transaksi penjualan, pertumbuhan pendapatan, keberlanjutan produksi, perluasan pasar, dan terbukanya kesempatan kerja perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui bentuk dukungan yang memberikan manfaat paling besar bagi perkembangan UMKM.
Penguatan kemampuan pengelolaan usaha juga diharapkan membantu pelaku UMKM menghadapi perubahan pasar tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pemerintah.
Ketahanan bisnis yang lebih baik dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjaga pendapatan, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara bertahap.
Iswandi berharap program pemberdayaan UMKM di Samarinda mampu menghasilkan pelaku usaha yang tidak hanya terampil dalam produksi, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola bisnis secara berkelanjutan.
Melalui penguatan fondasi usaha, pendampingan yang konsisten, dan dukungan berbagai pihak, UMKM lokal diharapkan dapat tumbuh menjadi sektor ekonomi yang lebih tangguh.
Keberlangsungan usaha mikro tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan perekonomian Kota Samarinda. (Adv)
