Evaluasi Pelayanan PLN Dinilai Belum Cukup, Abdul Rohim Usulkan Audit Menyeluruh di Kalimantan Timur

SAMARINDA – Berulangnya pemadaman listrik di Samarinda dan sejumlah wilayah Kalimantan Timur mendorong perhatian terhadap transparansi serta pertanggungjawaban pengelolaan layanan kelistrikan. DPRD menilai penyelesaian gangguan membutuhkan pemeriksaan yang dapat menjelaskan persoalan secara menyeluruh.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta agar penanganan masalah kelistrikan tidak hanya dilakukan melalui rapat koordinasi, tetapi juga dilanjutkan dengan evaluasi yang menghasilkan langkah perbaikan secara terukur.

Menurutnya, DPRD Kota Samarinda bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali memanggil PT PLN (Persero) melalui rapat dengar pendapat.

Meski demikian, pemadaman bergilir yang masih terjadi menunjukkan perlunya tindak lanjut yang lebih jelas terhadap persoalan pelayanan.

“PLN sudah beberapa kali dipanggil, tetapi belum terlihat perubahan signifikan. Karena itu, perlu langkah yang lebih tegas,” ujar Rohim,

Abdul Rohim menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab gangguan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.

Karena itu, ia mengusulkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam menelusuri persoalan kelistrikan melalui pemeriksaan yang dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Audit diharapkan dapat mencakup aspek teknis maupun tata kelola, mulai dari perencanaan kebutuhan listrik, pemeliharaan pembangkit, kesiapan fasilitas, hingga proses pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan.

Pemeriksaan tersebut diperlukan agar penyebab pemadaman dapat dijelaskan berdasarkan temuan yang objektif.

Abdul Rohim juga menilai penting untuk mengetahui apakah terdapat kendala pengelolaan yang berpengaruh terhadap keandalan pelayanan listrik di daerah.

“Perlu diperiksa apakah ada persoalan manajemen yang berdampak pada pelayanan di daerah. Itu harus diungkap secara jelas,” tegasnya.

Menurutnya, audit harus dapat membedakan persoalan yang muncul akibat kerusakan teknis dengan kemungkinan kelemahan dalam pengelolaan.

Dengan demikian, setiap rekomendasi perbaikan dapat disusun berdasarkan penyebab yang ditemukan, bukan hanya berdasarkan dugaan.

Selain tata kelola, kondisi pembangkit tetap menjadi perhatian utama karena kerusakan sejumlah unit telah disampaikan sebagai salah satu penyebab gangguan pasokan.

Abdul Rohim meminta agar perkembangan perbaikan pembangkit disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut diharapkan mencakup kendala yang dihadapi, langkah penyelesaian, serta alternatif apabila peralatan yang mengalami kerusakan tidak dapat segera dipulihkan.

“Jika pembangkit mengalami kerusakan, perbaikannya harus segera dituntaskan. Kalau tidak memungkinkan diperbaiki, perlu dijelaskan alternatif penyelesaiannya,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan kelistrikan.

Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang dapat dipahami mengenai perkembangan penanganan, bukan hanya pemberitahuan ketika pemadaman akan dilakukan.

Abdul Rohim juga menyoroti Kalimantan Timur sebagai daerah yang memiliki sumber daya energi, termasuk batu bara, tetapi masih menghadapi persoalan keandalan pasokan listrik.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan pengelolaan sektor kelistrikan.

Apabila diperlukan, pemerintah dapat mempelajari alternatif model pengelolaan, termasuk wacana keterlibatan Danantara.

Namun, setiap alternatif harus mempertimbangkan dasar hukum, kesiapan pembangkit dan jaringan, kebutuhan pembiayaan, serta keberlanjutan pelayanan.

“Jika ada alternatif yang terbukti mampu memberikan pelayanan lebih baik, tentu layak dikaji. Namun, semuanya harus melalui pertimbangan yang matang,” ucap Rohim.

Abdul Rohim berharap audit dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas, disertai langkah tindak lanjut dan target penyelesaian yang dapat dipantau.

Dengan pemeriksaan yang terbuka dan perbaikan yang terukur, persoalan pemadaman listrik diharapkan dapat ditangani secara lebih menyeluruh sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih andal. (Adv)