Mentan Amran Gasak Mafia Pertanian, 115 Orang Jadi Tersangka dalam Dua Tahun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memaparkan hasil pemberantasan korupsi dan maria pangan di Indonesia. Tercatat 115 menjadi tersangka.

SAMARINDA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut sebanyak 115 orang telah menjadi tersangka dalam kasus mafia sektor pertanian selama dua tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 13 tersangka di antaranya ditindak dalam dua pekan terakhir.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapa pun yang terlibat, termasuk mereka yang memiliki jabatan dan pengaruh besar.

“Ini mafia kami masukkan penjara sektor pertanian. Ini ada 115 tersangka. Dua minggu ini 13 tersangka,” kata Amran saat memberikan Kuliah Umum di hadapan mahasiswa dan masyarakat di Samarinda, Senin (16/11/2026).

Penindakan tersebut, kata dia, juga menyasar pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Amran mengaku telah mencopot sejumlah pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Bahkan, ia menyebut pernah memberhentikan satu jajaran dalam sebuah unit kerja, mulai dari direktur jenderal hingga pejabat eselon di bawahnya.

Keputusan pencopotan itu, menurut Amran, tidak harus menunggu proses panjang jika pelanggaran sudah ditemukan.

“Bagi saya, gaada pakai peringatan. Gaya lama itu. Kalau terkendala peralatan, tulis tangan SK-nya. Kita tidak boleh bermain-main,” ujarnya.

Amran juga menyinggung praktik under invoicing*l dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil CCPO). Ia mencontohkan produk sawit dari Indonesia yang dibeli dengan harga sekitar Rp14 ribu, tetapi dijual kembali di luar negeri hingga Rp27 ribu.

Menurutnya, selisih harga tersebut berkaitan dengan praktik manipulasi nilai transaksi ekspor. Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, praktik itu disebut ikut menekan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani sawit.

Amran menyebut praktik tersebut sebagai salah satu bentuk pencurian kekayaan negara yang selama ini merugikan Indonesia.

Ia menegaskan penindakan tidak boleh berhenti hanya karena pihak yang terlibat memiliki kekuatan ekonomi maupun jabatan.

“Enggak ada urusan mau konglomerat, mau jabatan berbintang-bintang. Kamu masuk penjara kalau ingin melukai hati rakyat Indonesia,” tandasnya dengan tegas.