Dari Seno Aji hingga Andi Harun, Aspirasi Gerindra Kaltim Mengarah ke Dasco untuk Kursi Wapres

Kolase antara Kader Gerindra Kaltim Andi Harun (Kiri), Sufmi Dasco (tengah), Ketua DPD Gerindra Kaltim Seno Aji (Kanan).

SAMARINDA – Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mulai mendapat dukungan dari internal Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji. Ia menilai Dasco menjadi sosok yang tepat untuk menduduki posisi RI-2 karena memiliki posisi strategis di parlemen, komunikasi politik yang baik dengan partai lain, serta kedekatan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Seno bahkan menyatakan dukungan tersebut akan disampaikan langsung kepada Prabowo agar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan calon pengganti Gibran.

Aspirasi serupa juga disampaikan Wali Kota Samarinda sekaligus kader Gerindra, Andi Harun. Ia menyebut dukungan dari DPD dan kader Gerindra di berbagai daerah mulai mengerucut kepada Dasco.

Menurut Andi Harun, aspirasi tersebut telah disampaikan melalui jalur internal partai kepada pimpinan pusat. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan kader bukan penentu akhir dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

“Ya kalau dilihat dari aspirasi daerah dan kader se-Indonesia dari Gerindra mengerucut kepada Pak Dasco,” ujar Andi Harun saat ditemui di GOR Segiri Samarinda, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, menurut pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra periode 2018-2023 menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini siapa pun figur yang nantinya dipilih telah melalui pertimbangan matang dari Presiden.

“Tapi itu kan urusan dan hak progresif Bapak Presiden. Siapa pun yang Bapak Presiden tetapkan, itu pasti menjadi pertimbangan yang sangat matang dari beliau,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh kader Gerindra akan mengikuti keputusan pimpinan tertinggi partai. Aspirasi yang berkembang di daerah merupakan bagian dari dinamika internal, tetapi keputusan politik terkait sosok pengganti Gibran tetap berada pada Prabowo.

“Semua mendukung apa pun keputusan DPD dan pada akhirnya kembali kepada Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina yang sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” tutupnya.

Meski dukungan terhadap Dasco mulai disuarakan sejumlah kader Gerindra Kaltim, aspirasi tersebut sejauh ini masih mencerminkan pandangan internal partai. Posisi Dasco di Gerindra dan kedekatannya dengan Prabowo menjadi pertimbangan yang disampaikan para kader, tetapi belum otomatis menunjukkan adanya kesepakatan politik lintas partai.

Di sisi lain, proses pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

MPR RI pun mulai membahas tahapan pengisian jabatan tersebut. Salah satu agenda yang mengemuka dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD pada Senin (16/11/2026) adalah usulan perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan sejumlah fraksi mengusulkan agar jadwal sidang yang semula direncanakan pada 2 Desember diubah menjadi 9 Desember 2026.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh, 9 (Desember),” kata Habiburokhman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, usulan perubahan jadwal tersebut mempertimbangkan benturan agenda kedewanan, baik di DPR maupun DPD, seperti kegiatan komisi dan kunjungan kerja.

Selain itu, keterbatasan waktu verifikasi calon juga menjadi pertimbangan. Habiburokhman menyebut proses verifikasi hanya memiliki waktu 14 hari sehingga perlu diperhitungkan dalam penyusunan jadwal.

Meski demikian, perubahan tanggal sidang paripurna tersebut masih berupa usulan yang akan dibahas dalam rapat gabungan MPR, bukan keputusan resmi mengenai jadwal pemilihan wakil presiden.