Hairul Huda ( Kordinator Indonesia Community For Energy Research ICER Kalimantan)
Blok Mahakam terletak di delta sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Blok Mahakam adalah situs penghasil gas terbesar di Indonesia. Setelah 50 tahun beroperasi, produksi minyak dan gas di blok ini berkurang drastis, namun jumlahnya masih sangat signifikan bagi Indonesia.
Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengambil alih blok Mahakam merupakan kebijakan yang tepat disaat kebutuhan akan energi didalam negeri terus meningkat, jika kita melihat cadangan blok Mahakam masih sangat besar berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, Blok Mahakam memproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari.
Memasuki awal tahun 2018 lalu blok Mahakam berpindah ke tangan PT Pertamina melalui anak perusahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina mengarap lading Migas bumi terbesar di Indonesia, setelah berakhirnya kontrak kerja PT. Total Indonesia pada 31 Desember 2017. Hal ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pertamina untuk mengembangkan sektor industri hulu migas di tanah air. Jika Pertamina mampu menjaga trand postif dan meningkatkan produksi blok mahakam maka kepercayaan publik dan dunia bisnis migas terhadap Pertamina akan semakin baik, apabila produksi blok Mahakam menurun maka Pertamina selaku operator blok Mahakam semakin terpuruk dimata publik.
Tanggung jawab besar untuk Pertamina sebagai operator blok mahakam pasca hampir 50 Tahun blok potensial ini ditangani oleh PT. Total Indonesia, Pertamina diharapkan mampu menjaga blok Mahakam tetap produktif sebagai blok migas penyumbang 20 % produksi Gas Nasional dan masuk dalam daftar 10 besar baik untuk produksi minyak maupun gas, Untuk itu, kinerja dari blok ini sangat mempengaruhi kinerja lifting secara nasional, Pemerintah pun memberikan target dalam APBN 2018, adalah 48,271 bph, selain itu, lifting gas 1.100 MMSCFD kepada Pertamina.
Memang tantangan Pertamina tidak lah mudah dalam mengelola blok mahakam ditambah target produksi yang besar oleh Pemerintah, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja Pertamina dalam beroperasi di blok mahakam seperti alih fungsi teknologi dan sumber daya manusia dari operator sebelumnya ke Pertamina sehingga berdampak pada penurunan hasil produksi dan tidak sesuai target yang diharapkan.
Potensi merosotnya produksi Mahakam memang dikhawatirkan oleh pemerintah. Alasannya, selain Pertamina belum pernah mengelola blok migas besar, produksi Blok Mahakam menjadi salah satu andalan lifting (produksi siap jual) migas secara nasional setiap tahun. Kontribusinya 22% terhadap lifting gas nasional.
Demi menjaga kelangsungan produksi Mahakam, pemerintah juga memberikan kesempatan Pertamina untuk menggandeng kembali Total dan Inpex dengan porsi hak kelola maksimal 30%. Sedangkan BUMD yang didirikan pemerintah daerah mendapatkan 10%. Pengalihan hak kelola kepada kontraktor eksisting dilakukan secara business to business.
Sinergitas Pertamina dengan BUMD Kaltim sanggat diperlukan karena daerah penghasil mempunyai ketergantungan besar terhadap hasil dari pembagian sher saham 10 % kedaerah, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Pengelolaan Participating Interest (PI) 10 % pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Dalam Permen ESDM tersebut diatur secara gamblang terkait permasalahan-permasalahan general yang dihadapi oleh Pemda setempat, dimana dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pertamina selaku kontraktor wilayah migas akan memberikan dana talangan terhadap pembelian saham PI daerah sebesar 10 % berupa berupa pinjaman tanpa bunga yang akan dikembalikan berdasarkan kelaziman bisnis, dan Pertamina wajib memberikan kepastian keuntungan dan penerimaan dalam pengelolaan Blok Mahakam tersebut.
Kinerja produksi blok Mahakam juga sanggat diharapkan oleh Pemerintah Daerah penghasil, dengan meningkatnya produksi maka akan berdampak pada alokasi dana bagi hasil (DBH) migas kedaerah yang masuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan meningkat, memang tak dapat dipungkir DBH Migas kedaerah menjadi tulang pungung APBD sebagai anggaran pembangunan di daerah.
Blok Mahakam jadi pertaruhan besar Pertamina, kalau alih kelola ini membuat produksi turun drastis, maka reputasi Pertamina dan reputasi dunia hulu migas nasional akan kurang positif, belum lagi dampaknya terhadap APBN terutama akan berpengaruh singnifikan keuangan daerah pengasil Kalimantan timur. (*)
