Samarinda – Uji coba penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Samarinda, kembali menuai kritik dari masyarakat. Kebijakan yang digulirkan Dinas Perhubungan (Dishub) sejak September 2025 itu dinilai menyulitkan akses warga karena rute perjalanan menjadi lebih jauh dan berpotensi menambah beban biaya transportasi.
Sorotan publik tersebut ditanggapi serius oleh Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. Ia menegaskan, fase uji coba seharusnya bukan sekadar formalitas, melainkan momen bagi Dishub untuk mendengar keluhan dan meninjau dampak riil di lapangan.
“Kalau keluhan warga terbukti benar di lapangan, tentu Dishub harus meninjau ulang. Kebijakan publik tidak boleh menutup ruang dialog dengan masyarakat,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Menurut Rohim, setiap kebijakan transportasi selalu memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Namun, ia menilai transparansi pemerintah dalam merespons aspirasi warga menjadi kunci.
“Jangan sampai hanya karena sudah ada kebijakan, masukan warga diabaikan. Padahal masyarakatlah yang merasakan langsung dampaknya,” tambahnya.
Politikus PKS itu juga menyoroti perlunya keterbukaan Dishub terkait kajian teknis SSA. Ia mengingatkan bahwa meskipun teori perencanaan lalu lintas tampak solid, praktik di lapangan bisa berbeda.
“Teori bisa bagus, tapi praktiknya harus diuji. Kalau ternyata lebih banyak merugikan, opsi mengembalikan jalan menjadi dua arah tetap harus ada,” tegasnya.
Selain itu, Rohim menekankan pentingnya melibatkan partisipasi publik sejak tahap awal perencanaan. Menurutnya, pelibatan warga tidak hanya akan mengurangi resistensi, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan transportasi.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa punya andil. Itu lebih baik daripada memutuskan sepihak,” katanya.
Pengamat transportasi lokal juga menilai SSA di Abul Hasan dapat berdampak pada perubahan pola mobilitas, terutama bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan tersebut. Akses yang lebih jauh dikhawatirkan menurunkan jumlah pelanggan, sehingga potensi ekonomi lokal bisa ikut terdampak.
Uji coba jalan satu arah di Abul Hasan kini menjadi ujian bagi Dishub Samarinda untuk menunjukkan komitmen pada kebijakan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Rohim menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga keseimbangan antara kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga.
“Kita ingin kebijakan transportasi di Samarinda berbasis kajian dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
