Ada 28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim, Pemerintah Siapkan Pemenuhan Hak Identitas dan Pendidikan

Pemenuhan hak sekitar 28 ribu anak terlantar di Kaltim, mulai dari kepastian identitas kependudukan hingga akses pendidikan dan kesehatan.

SAMARINDA – Sekitar 28 ribu anak terlantar tercatat di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, pemenuhan hak dasar mereka masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari persoalan administrasi kependudukan hingga belum tuntasnya proses perwalian.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Chatarina Muliana mengatakan, status perwalian menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan agar anak-anak terlantar bisa memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Persoalan tersebut ditemukan pada anak-anak yang tinggal di sejumlah yayasan. Sebagian dari mereka belum memiliki penetapan wali sehingga pengurusan identitas kependudukan membutuhkan pendampingan.

“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Dan kami nanti membantu proses perwaliannya,” ungkapnya usai agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim serta pemerintah kabupaten/kota, kejaksaan akan membantu memfasilitasi penyelesaian proses perwalian tersebut.

Bagi anak-anak beragama Islam, proses penetapan wali dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sementara bagi anak nonmuslim, pengurusannya dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

Chatarina menegaskan, kepemilikan NIK bukanlah tujuan akhir dari penanganan anak terlantar. Identitas kependudukan justru menjadi pintu masuk agar mereka bisa memperoleh hak pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

Karena itu, pendataan terhadap sekitar 28 ribu anak terlantar tersebut perlu ditindaklanjuti. Pemerintah harus mengetahui anak-anak yang belum memiliki NIK sekaligus memastikan mereka tidak kehilangan akses terhadap layanan dasar.

“Ini tidak selesai sampai mereka memiliki NIK, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan,” jelasnya.

Chatarina juga mengajak masyarakat dan jurnalis berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Laporan dapat disampaikan ke Kejati maupun Kejaksaan Negeri di seluruh Kaltim agar dapat difasilitasi penanganannya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan persoalan anak terlantar tidak cukup diselesaikan melalui penandatanganan kesepakatan. Seluruh pemangku kepentingan harus segera menerjemahkan komitmen tersebut menjadi tindakan nyata.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak-anak kita semuanya sudah menunggu aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di sini,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Rudy membuka peluang pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) untuk mendukung pemenuhan hak anak terlantar.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim perlu dilibatkan agar penanganan persoalan tersebut tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

“Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini t. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” tandasnya.