Samarinda, Beri.id – Rencana penghapusan tenaga honorer yang dijadwalkan pada pada akhir 2024 mendatang mendapat tanggapan serius oleh DPRD Samarinda. Sebelumnya pemutihan tenaga kerja non PNS ini berawal dari terbitnya Peraturan Pemerintah nomor: 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Surat Edaran nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.
Sehingga masing-masing kepala daerah diminta untuk melaporkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di seluruh instansi pemerintahan. Hal ini pun mendapat penolakan dari Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein. Sebab ia menilai, jika tenaga honorer dihapuskan, mereka akan menjadi pengangguran terbuka.
“Kalau honorer dihapuskan karena mereka akan menjadi pengangguran terbuka,” tegas Sani.
Tak heran ia pun akan berusaha untuk meminta Pemkot Samarinda mengangkat semua tenaga honorer menjadi PPPK. Sebab dirinya mengakui jika aturan ini benar-benar diberlakukan, ada ribuan pegawai honorer yang bakal kehilangan pekerjaannya.
“Bahkan jutaan orang loh bakal kehilangan penghasilan, Kasihan mereka karena sudah membantu kita sekian lama tapi kita tidak menghargai. Kalau bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah, kenapa tidak pemerintah pusat menambah kuota penerimaan PPPK sebagai wujud penghargaan kepada tenaga honorer,” demikian Sani.
(ADV/DPRD Samarinda)
