BERI.ID – Selain Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), Samarinda juga punya program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT), dengan skema anggaran Rp100 juta per RT melalui Probebaya serta dukungan regulasi Perwali Nomor 72 Tahun 2022 untuk BUMRT.
Dua program ini sama arahnya, menciptakan wirausaha baru, menekan pengangguran, dan menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa dampak program pemberdayaan tersebut mulai terlihat meski baru berjalan sekitar satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Andi Harun.
“Saya ini baru satu tahun berjalan, tapi sudah keliling ke banyak RT. Kita lihat langsung, banyak kegiatan pemberdayaan yang sudah berjalan,” ujarnya, dalam diskusi publik bertemakan “Probebaya Tanpa AH, bisa?”, di Gedung SLC FMIPA Unmul, Rabu (18/2/2026).
Ia menyoroti, berbagai bentuk pelatihan sudah mulai tumbuh di masyarakat, mulai dari produksi jamu, olahan roti, hingga usaha kecil lainnya yang dikelola langsung oleh warga.
Bahkan sampai ke inovasi berbasis lingkungan seperti pengolahan sampah bernilai ekonomi juga mulai berkembang.
Kalau sampah dipilah serius, nilainya bisa “naik kelas” jadi emas.
Di Samarinda, sudah hampir 200 bank sampah yang jadi tempat warga mengumpulkan sampah lalu ditukar jadi tabungan emas.
Bahkan, satu bank sampah bisa ngumpulin sampai sekitar dua gram emas tiap bulan.
“Di lapangan itu ada yang bikin jamu, roti, macam-macam. Bahkan ada yang bisa dapat nilai ekonomi dari sampah. Itu bagian dari pemberdayaan,” katanya.
Program BUMRT sendiri menjadi salah satu instrumen baru yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat usaha berbasis komunitas.
Melalui skema ini, RT tidak hanya menerima dana, tetapi juga didorong membangun unit usaha yang terkelola, mulai dari pendampingan, permodalan hingga pemasaran.
Kebijakan ini dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, membuka lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan melalui ekonomi berbasis lokal.
Namun di tengah dorongan tersebut, Saefuddin mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama.
Ia menilai, pendekatan yang dilakukan saat ini berbeda karena tidak lagi hanya berbasis perencanaan di atas meja, melainkan turun langsung melihat kondisi riil di lapangan.
“Kita ini bukan hanya mendengar laporan, tapi melihat langsung pelakunya. Itu yang membuat program ini bisa jalan,” tegasnya.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih terjadi, baik dalam pelaksanaan Probebaya maupun pengembangan BUMRT.
Ia menyebut evaluasi menjadi bagian penting agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Perjalanan satu tahun ini tentu belum sempurna. Tapi ini sudah terlihat hasilnya. Apalagi nanti ke depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal optimisme pemerintah bahwa program berbasis masyarakat ini masih memiliki ruang pengembangan yang besar, baik dari sisi kualitas maupun dampak ekonomi.
Saefuddin menegaskan, keberlanjutan Probebaya menjadi hal yang penting untuk menjaga momentum pemberdayaan yang sudah mulai terbentuk.
“Probebaya ini memang harus terus berjalan. Kita perbaiki terus, supaya manfaatnya lebih terasa,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak dilakukan dengan cara yang justru membebani masyarakat.
Ia menyinggung polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat dikeluhkan warga.
“Jangan sampai peningkatan pendapatan itu malah membuat masyarakat terbebani. Itu harus jadi bahan introspeksi,” ujarnya.
Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, kata dia, harus menjadi prioritas, bukan hanya mengandalkan peningkatan pajak sebagai sumber pendapatan daerah.
Dalam konteks ini, BUMRT dan Probebaya diposisikan sebagai instrumen jangka panjang untuk memperkuat ekonomi warga, sehingga peningkatan pendapatan daerah bisa tumbuh secara alami dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Saefuddin Zuhri juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar program-program tersebut berjalan optimal.
Ia menyebut pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini semua tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak. Kita hanya menjalankan amanah, tapi pelaksana di lapangan adalah masyarakat,” katanya.
Dengan berbagai program yang sudah berjalan, Pemkot Samarinda kini dihadapkan pada tantangan berikutnya, memastikan keberlanjutan, memperbaiki sistem, serta meningkatkan dampak ekonomi secara nyata.
“Satu tahun saja kita sudah lihat hasilnya. Apalagi yang lebihnya nanti,” pungkasnya. (lis)
