Belum Semua Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka, Puji Minta Kolaborasi Antar Pemerintah, Guru dan Orangtua

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti

Samarinda, Beri.id – Sejak terjadi wabah Covid-19, membuat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan terobosan berupa Kurikulum Merdeka. Seiring berjalannya waktu, nyatanya sistem pembelajaran ini tetap digunakan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, saat ini sejumlah sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda hampir mencapai 90 persen, menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini diakui oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti.

dprdsmd ads

Hal ini ia akui sebagai kemajuan positif ini dalam sektor pendidikan di wilayah Kota Samarinda. Meski demikian ia menyoroti keberhasilan implementasi kurikulum baru ini, sambil menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketersediaan buku pelajaran berkualitas sebagai faktor penentu.

Puji menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua merupakan kunci utama untuk memajukan pendidikan di Kota Samarinda, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sana.

“Oleh karena itu, penting untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan terhadap SDM, dan buku pelajaran berkualitas. Melalui kerjasama yang baik, saya yakin pendidikan di Kota Tepian dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujar anggota Partai Demokrat ini.

Puji juga mencatat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh beberapa sekolah di kota tersebut. Sarana dan prasarana, SDM, dan buku pelajaran masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan peran kunci guru dan kepala sekolah dalam mendorong penerapan Kurikulum Merdeka.

“Sekalipun saat ini sudah banyak yang telah beralih ke Kurikulum Merdeka Belajar, beberapa di antaranya masih membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan daerah,” tutup Puji.

 

(ADV/DPRD Samarinda)