SAMARINDA – Ketersediaan anggaran darurat sebesar Rp13 miliar menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Samarinda. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2026 tersebut dinilai perlu segera dapat dimanfaatkan apabila persyaratan penggunaannya telah terpenuhi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota Samarinda mempercepat langkah administratif yang diperlukan agar dukungan anggaran dapat menjangkau kebutuhan pemadaman.
Menurutnya, kondisi kebakaran yang terus terjadi perlu direspons melalui kebijakan yang memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan fasilitas secara tepat waktu.
“Kalau dana itu harus diakses melalui status tanggap darurat, pemerintah kota menetapkan saja. Kebakaran terjadi setiap hari dan sudah menimbulkan dampak,” katanya.
Abdul Rohim menjelaskan bahwa pemanfaatan BTT untuk penanganan karhutla berkaitan dengan penetapan kembali status tanggap darurat.
Karena itu, pemerintah diharapkan segera melakukan penilaian terhadap kondisi kebakaran dan memastikan apakah indikator penetapan status tersebut telah terpenuhi.
Apabila persyaratannya sesuai, penetapan status tanggap darurat dinilai dapat menjadi langkah untuk membuka akses terhadap anggaran yang dibutuhkan.
“Dengan situasi kebakaran di mana-mana, menurut saya karhutla di Samarinda perlu ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat agar dana BTT dapat diakses untuk memenuhi fasilitas pemadaman,” ujar Rohim,
Kebutuhan pemanfaatan anggaran tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah perlengkapan pemadam yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Laporan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur menunjukkan adanya kebutuhan penggantian serta perbaikan fasilitas untuk mendukung kegiatan pemadaman.
Kerusakan peralatan dapat menjadi kendala ketika kebakaran terjadi pada beberapa lokasi dan membutuhkan penanganan secara bersamaan.
Abdul Rohim menilai penggunaan dana darurat perlu diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, khususnya pengadaan alat pelindung diri, penggantian perlengkapan yang tidak berfungsi, dan peremajaan sarana relawan.
Sebagai gambaran, pengadaan satu selang pemadam diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp3 juta.
Perlengkapan tersebut menjadi salah satu kebutuhan dasar karena berfungsi menyalurkan air menuju titik api.
Menurutnya, besaran anggaran BTT yang tersedia perlu diikuti perencanaan penggunaan yang jelas agar pengadaan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Pemerintah diharapkan melakukan pendataan terhadap kondisi sarana pemadaman serta kebutuhan masing-masing kelompok relawan.
Hasil pendataan dapat digunakan untuk menyusun prioritas belanja berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, dan manfaat peralatan bagi kegiatan pemadaman.
Selain percepatan pengadaan, pengawasan penggunaan anggaran juga diperlukan agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan penanganan darurat.
Di sisi lain, Abdul Rohim mengakui bahwa kemampuan pemerintah daerah dapat menghadapi keterbatasan apabila kebakaran semakin meluas.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas penanganan di Samarinda.
DPRD Samarinda disebut telah menemui anggota DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan kondisi karhutla beserta kebutuhan fasilitas pemadaman.
Dalam konteks penanganan yang lebih luas, Abdul Rohim turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat mempertimbangkan status bencana nasional apabila kondisi dan dampak kejadian memenuhi persyaratan.
“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional,” ujar Rohim.
Meski membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat, ia berharap Pemkot Samarinda tidak menunda langkah yang dapat dilakukan melalui kewenangan daerah.
Kejelasan status kedaruratan, kesiapan administrasi, dan pemetaan kebutuhan dinilai penting agar anggaran dapat digunakan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, dana darurat yang telah tersedia diharapkan mampu mendukung kesiapan petugas, memperbaiki fasilitas pemadaman, serta meningkatkan kemampuan penanganan karhutla di Kota Samarinda. (Adv)
