SAMARINDA – Pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda membutuhkan standar yang jelas agar setiap destinasi dapat dikelola sesuai kondisi dan karakteristiknya. Daya tarik suatu lokasi dinilai belum cukup menjadi dasar untuk membuka atau mengembangkan objek wisata tanpa mempertimbangkan kelayakan fasilitas, keamanan, serta kesiapan pengelolaan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa sejumlah potensi wisata di Samarinda masih menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan pengelolaan.
“Di Samarinda banyak objek wisata, tetapi belum memenuhi syarat sehingga belum dikelola maksimal,” tuturnya.
Menurutnya, setiap objek wisata memiliki kebutuhan yang berbeda. Destinasi alam, misalnya, memerlukan penilaian terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutan daya tariknya, sedangkan objek wisata buatan membutuhkan perhatian terhadap fasilitas dan kesiapan pengelola.
Kamaruddin mencontohkan keberadaan sejumlah air terjun dengan debit air relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi alam perlu dikaji secara cermat sebelum ditetapkan sebagai destinasi yang akan dikembangkan.
Penilaian juga diperlukan untuk memastikan kegiatan wisata dapat berlangsung dengan memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
Kebutuhan akan standar pengelolaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pariwisata yang saat ini tengah diproses DPRD Kota Samarinda.
Regulasi itu diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menilai kelayakan objek wisata, menentukan bentuk pengelolaan, serta mengatur keterlibatan masyarakat maupun pihak lain melalui mekanisme kerja sama yang memiliki dasar hukum.
Selain mengatur persyaratan destinasi, rancangan aturan tersebut juga membahas retribusi wisata.
Pengaturan retribusi diperlukan agar pungutan terhadap pengunjung tidak dilakukan tanpa landasan yang jelas. Penerapannya harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan dan status pengelolaan objek wisata sesuai ketentuan.
Kamaruddin menilai pengelolaan yang tertata berpeluang meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah.
“Padahal, jika dikelola dengan baik, objek wisata itu berpotensi meningkatkan PAD,” lanjut Kamaruddin.
Sementara itu, proses penyusunan Ranperda Pariwisata ditargetkan mendekati penyelesaian. Bapemperda memperkirakan masih diperlukan sejumlah pertemuan untuk merampungkan materi yang belum disepakati.
“Kira-kira tiga kali pertemuan lagi,” ujar Kamaruddin.
Pembahasan tersebut ditargetkan selesai dalam dua pekan mendatang sebelum rancangan aturan dilanjutkan ke tahap harmonisasi.
Tahap harmonisasi diperlukan untuk memastikan substansi Ranperda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Setelah proses tersebut selesai, DPRD dapat melanjutkan pembahasan menuju pengambilan keputusan melalui rapat paripurna.
“Kemudian dilaksanakan paripurna untuk menjadikannya perda,” kata Kamaruddin.
Melalui penyusunan regulasi ini, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan destinasi yang layak dikembangkan serta memastikan pengelolaannya berjalan sesuai standar.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata Samarinda dapat dilakukan secara lebih selektif, terencana, dan memperhatikan kepentingan pengunjung maupun keberlanjutan objek wisata. (Adv)
